NASIB UMK Kepri 2021, Disnaker Batam Tunggu Kasasi Mahkamah Agung

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam masih menunggu kasasi Mahkamah Agung terkait Upah Minimum Kota (UMK) dan Provinsi Kepri tahun 2021.

Kadisnaker Batam Rudi Sakyakirti mengatakan, kasasi telah dilayangkan beberapa waktu lalu.

Lalu, ia juga menyebut jika putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Medan yang dikuatkan PTUN Tanjungpinang belum inkrah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan sebelumnya mengabulkan gugatan serikat pekerja perihal upah minimum Kota Batam dan Provinsi Kepri tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1345 maupun 1362 Tahun 2020.

Dalam amar putusan nomor perkara 1/G/2021/PTUN dan TPI dengan nomor perkara 141/B/2021/PT.TUN.MDN, hasilnya menguatkan hasil keputusan dari PTUN Tanjungpinang.

Baca juga: Golkar Cabut Gugatan Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang di PTUN, Ada Apa?

Baca juga: Kubu KLB Moeldoko Pasca Ditolak Pemerintah Atur Strategi, Segara Siapkan Gugatan Hukum ke PTUN

"Putusan itu belum inkrah, belum bisa dipastikan penyesuaian UMK Batam.

Kami tunggu saja hasil kasasi dulu," kata Rudi kepada TribunBatam.id, Kamis (23/9/2021).

Ia menjelaskan, jika hasil kasasi MA keluar, maka Disnaker Kepri akan menyampaikan ke Disnaker Batam.

Dari sana kemudian pihaknya akan menyampaikan ke seluruh perusahaan yang ada di Batam.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Syaiful Badri sebelumnya meminta Gubenur Kepri segera mengeluarkan surat keputusan baru sesuai dengan perundang-undangan menyikapi hal ini.

"Kami minta Gubenur Kepri mengeluarkan surat keputusan baru mengenai kenaikan UMP dan UMK Batam sesuai dengan putusan pengadilan," tegas Syaiful.

SERIKAT Buruh Desak Gubernur Kepri

Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Syaiful Badri sebelumnya meminta Gubenur Kepri untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru sesuai dengan perundang-undangan.

Ini setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan mengabulkan gugatan serikat pekerja perihal upah minimum Kota Batam dan Provinsi tahun 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provisi Kepri Nomor 1345 maupun 1362 Tahun 2020.