NASIB UMK Kepri 2021, Disnaker Batam Tunggu Kasasi Mahkamah Agung

Dalam amar putusan nomor perkara 1/G/2021/PTUN dan TPI dengan nomor perkara 141/B/2021/PT.TUN.MDN, hasilnya menguatkan hasil keputusan dari PTUN Tanjungpinang.

"Sesuai dengan putusan PTTUN Medan dan yang dikuatkan PTUN Tanjungpinang, maka Gubernur Kepri seharusnya segera mengeluarkan SK UMK," kata Saiful saat ditemui di Sukajadi Batam, Senin (13/9).

Dengan putusan itu, Syaiful optimis besaran UMK akan berdampak positif bagi kalangan buruh di provinsi Kepri dan Kota Batam.

Baca juga: Kabar Baik, Pelaku UMKM di Kepri Bisa Pinjam Modal Tanpa Bunga ke Bank Riau Kepri

Baca juga: Jika Dihitung Pakai Formula Baru, UMK Batam Diprediksi Naik Rp 20.000 sampai Rp 30.000

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mengusulkan upah minimum kota (UMK) tahun 2021 naik 0,5 persen atau setara Rp 20.651 pada Gubenur Kepri.

Pengusulan nilai besaran itu pun tersebut mengundang reaksi sejumlah kalangan buruh.

Bahkan, menurut Syaiful Badri, rekomendasi usulan UMK naik 0,5 persen jauh dari harapan para buruh dan dianggap tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Ini tidak hanya kemenangan buruh, tetapi kemenangan rakyat Batam dan Kepri.

Karena dengan adanya kenaikan UMK juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Artinya perputaran uang akan bertambah," tegasnya.

Oleh sebab itu, ia kembali menegaskan agar pemerintah.

Dalam hal ini Gubernur Kepri dapat meresponsnya dengan mengeluarkan surat keputusan kenaikan UMP dan UMK Batam sesuai putusan pengadilan.

"Ini sangat jauh dari yang diharapkan.

Jadi rekomendasi usulan tersebut sangat tidak memihak kepada kaum buruh," tegasnya beberapa waktu lalu.(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam