Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

Beda Data Dinsos dan KPPAD Anambas Soal Kasus Perempuan dan Anak, Kok Bisa?

Dinsos dan KPPAD Anambas pun mengungkap perbedaan data terkait kasus perempuan dan anak selama 2021. Mengapa bisa begitu?

Penulis: Rahma Tika | Editor: Septyan Mulia Rohman
tribunbatam.id/rahmatika
Data kasus perempuan dan anak antara Dinsos dan KPPAD Anambas berbeda selama 2021. Foto pelantikan lima komisioner KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri di Aula Siantan Nur, di Jalan Imam Bonjol, Jembatan Selayang Pandang, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada Jumat (29/11/2019). 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Data kasus terhadap perempuan dan anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) berbeda dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD).

Sejak 2021, Dinsos P3APMD melalui Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kepulauan Anambas mencatat kasus terhadap anak sejak tahun 2021 sebanyak 16 kasus dan 2 kasus anak sebagai pelaku kejahatan.

Sementara Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) pada tahun 2021 memiliki data kasus terhadap anak sebanyak empat kasus pencabulan, satu kasus eksploitasi anak.

Ketua KPPAD Kepulauan Anambas, Ronald Sianipar menyebutkan bahwa data yang mereka miliki tentunya tidak sama dengan Dinsos P3APMD.

Baca juga: Pria Tua Bangka Rudapaksa Anak Tirinya di Kandang Babi, Korban Kini Hamil

Baca juga: Fashion Show Berakhir Pilu, Anak di Bawah Umur Kini Hamil Hasil Hubungan Terlarang

"Bisa berbeda, karena kita beda sumber dan juga pelaporan yang masuk ke mereka belum tentu masuk ke kami, dan kasus yang kami tangani tidak semua juga mereka ikut mengawasi," ujar Ketua KPPAD Kepulauan Anambas, Ronald, pada Kamis (30/9/2021).

Sejauh ini Dinsos P3APMD melalui P2TP2A menangani kasus terhadap anak serta ikut mengawasi korban dan pelaku tersebut.

"Untuk penanganan kasus anak di bawah umur baik sebagai korban atau pelaku harus kai dampingi pada saat di tangan penyidik sampai ke tahap persidangan sebagaimana ketentuan SPPA," ujar Konselor P2TP2A, Erdawati, pada Kamis (30/9/2021).

Sebagai langkah pemulihan mental sang anak sebagai korban tindak pelecehan seksual, akan dilakukan upaya konseling dan trauma healing.

"Jika kondisi korban mengalami pasca trauma yang akut maka kita akan buat rujukan ke psikiater anak yang ada di Provinsi, sama juga dengan anak yang menjadi pelaku kejahatan kita lakukan konseling, asalkan kasusnya diselesaikan di luar peradilan atau diversi," jelasnya.

Lanjutnya, faktor anak sebagai pelaku kejahatan hukum yang ia temui karena dampak dari lingkungan yang tidak sehat dan juga gaya hidup serta kebutuhan.

Baca juga: PRIA di Batam Ini Terjerat 3 Kasus dalam Sehari, Termasuk Nodai Istri Orang dan Anak di Bawah Umur

Baca juga: Kasus Anak di Bawah Umur Tanjung Pinang, Bermula dari Tolak Ajakan Ngelem

"Itu alasan yang sering kita temui sejauh ini, kalau untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak kita lakukan sosialisas, edukasi mengenai kekerasan seksual itu sendiri.

Dampaknya pola asuh keluarga dan pengaruh media sosial, gadget yang berdampak buruk bagi psikologi anak," jelasnya.(TribunBatam.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Anambas

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved