Suami Walikota Tanjung Pinang Jabat Ketua PKK, Rancang Pusbakum di Tiap Kecamatan

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Suami Walikota Tanjungpinang, Agung Wira Dharma  dipercaya menjadi Ketua TP PKK Tanjungpinang periode 2018-2023.

Pengangkatannya ini pun dipertegas denga pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kepri, Dewi Kumalasari di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (1/10/2021).

Dewi Kumalasari mengucapkan selamat kepada Agung Wira Dharma, yang sudah dilantik sebagai Ketua PKK Kota Tanjungpinang.

"Saya harap di masa kepempinan Pak Agung, semoga PKK Tanjungpinang lebih maju.

Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus PKK sebelumnya, atas dedikasi dan sumbangsih prmikiran untuk kemajuan organisasi," katanya.

Baca juga: Ketua PKK Kepri Ajak Perempuan Terampil Tingkatkan UMKM Meski Pandemi Covid-19

Baca juga: Ketua TP - PKK Kepri Dewi Kumalasari Masuk Pasar di Lingga Bagikan Masker

Selain itu, istri Gubernur Kepri ini juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tanjungpinang, yang sudah memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan PKK di Tanjungpinang.

Di tempat yang sama, Wali Kota Rahma juga mengapresiasi, dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewi Kumalasari yang sudah bersedia melantik Ketua PKK Tanjungpinang.

"Ini juga menjadi suatu kehormatan bagi saya, karena suami saya bersedia menjadi Ketua PKK Tanjungpinang," ujarnya.

Semoga dengan sudah dilantiknya Ketua PKK ini, lanjut Rahma, bisa membawa warna baru bagi PKK

"Mungkin ini pertama kali, ketua PKK dijabat oleh laki-laki.

Ini pun juga diamanahkan dalam Permendagri 36 Tahun 2020, bahwa Ketua PKK dijabat oleh suami/istri kepala daerah," terangnya.

Kendati demikian ia berharap, agar Ketua PKK Tanjungpinang yang baru ini harus mampu membutikan perbedaan positif selama memimpin.

"Serta bisa melanjutkan usaha yang dirintis oleh Ketua PKK sebelumnya," tukasnya.

Sementara itu, Ketua PKK Kota Tanjungpinang, Agung Wira Dharma mengatakan, ia akan membuat terobosan-terobosan baru dalam membangun PKK Tanjungpinang.

Salah satunya, kata dia, kan membentuk Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) bagi anggota PKK maupun masyarakat umum, yang dibentuk di setiap kecamatan.

Baca juga: Percantik Pulau Penyengat, Pemko Tanjungpinang Butuh Sinergi Semua Pihak

Baca juga: Cara Bayar PBB-P2 Lewat QRIS, Pemko Tanjungpinang Beri Kemudahan ke Masyarakat

"Tujuannya untuk menampung aspirasi keluhan anggota PKK. Misalnya kalau ada masalah di keluarga.

Maka bidang Pusbakum ini akan menindaklanjutinya.

Saya juga merekrut salah satu pengacara yang akan ditempatkan Pusbakum," terangnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Tanjungpinang