Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Nelayan Karimun Tolak PP 85 Tahun 2021, Nelayan Kecil Dipaksa Kerja Ekstra?

Anggota DPRD Karimun Fraksi PKB menilai, ada unsur pemaksaan yang dilakukan Negara terhadap nelayan kecil dalam PP 85 Tahun 2021 ini.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Yeni Hartati
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani bersama perwakilan nelayan di Karimun, Senin (4/10/2021). Mereka menolak PP Nomor 85 Tahun 2021 yang dinilai memberatkan nelayan kecil. 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Nelayan Karimun bersama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021.

Peraturan tersebut mengatur tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, dengan terbitnya PP nomor 85 tahun 2021 regulasi ini telah menjadi acuan dari regulasi sebelumnya.

Dalam hal ini PP nomor 75 tahun 2015 yang kini sudah tidak berlaku.

"Nelayan merasa dirugikan dengan adanya PP nomor 85 Tahun 2021 yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: Warga Ngada NTT Hilang saat Melaut, Nelayan Hanya Temukan Sampan Kosong

Baca juga: Anggota DPR RI Cen Sui Lan Soroti PP 85 Tahun 2021 yang Dikeluhkan Nelayan Kepri

Serta sudah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo," ucap Nyimas, Senin (4/10/2021).

Pendiri organisasi nelayan PKNKB Karimun ini menilai, PP tersebut memberi ruang untuk pungutan PNBP.

Dinilai bagi kapal penangkap atau pengangkut ikan dengan kapasitas lima sampai 30 Gross Tonnage (GT).

Sedangkan sebelumnya pungutan hanya diberlakukan untuk kapal dengan ukuran di atas 30 GT.

Dengan adanya aturan itu, ia menilai ada pemaksaan bagi pengguna kapal berukuran lima sampai 10 GT untuk bekerja ekstra.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved