Breaking News:

BPKN Minta Pemko dan DPRD Batam Kawal Kasus PT PMB, Konsumen Ingin Haknya Dipulihkan

Ketua BPKN Rizal Halim tunggu putusan PN Batam terkait kasus PT PMB. Ia minta Pemko dan DPRD kawal kasus ini, untuk beri rasa keadilan ke masyarakat

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Ichwan Nur Fadillah
Sidang kasus dugaan alih fungsi hutan lindung jadi kaveling bodong di Kecamatan Nongsa Batam, Selasa (5/10/2021) dengan terdakwa Direktur PT PMB bernama Ramudah alias Ayang 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kasus dugaan alih fungsi hutan lindung jadi kaveling di Kecamatan Nongsa oleh PT Prima Makmur Batam (PMB) memasuki babak baru.

Setelah Komisaris PT PMB, Zazli divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara, kini giliran direktur perusahaan mereka, Ramudah alias Ayang menjalani sidang, Selasa (5/10/2021) lalu.

Meski perkaranya sudah masuk ke meja hijau, para konsumen PT PMB masih belum puas. Mereka meminta agar pemulihan hak terhadap konsumen tetap dilakukan.

Merespons ini, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Rizal E Halim belum ingin terlalu banyak berkomentar.

Menurut Rizal, proses penegakan hukum terhadap kasus ini sedang berjalan. Sehingga, pihaknya masih menunggu petunjuk dari putusan Pengadilan Negeri Batam.

"Sekarang tinggal bagaimana mengawal proses itu," ujarnya saat dihubungi Tribun Batam, Kamis (7/10/2021).

Tidak hanya itu, Rizal meminta agar seluruh pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam, ikut memberi atensi serius terhadap kasus ini.

Baca juga: Direktur PT PMB Disidang, Buntut Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Batam di Nongsa

Baca juga: Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung di Batam, Penyidik KLHK Bidik 2 Perusahaan Selain PT PMB

Sebab sebanyak 2.700 konsumen dirugikan atas perkara dugaan alih fungsi hutan lindung ini.

"Mereka [Pemko dan DPRD Batam] juga harus ikut mengawal ini. Sehingga memberi rasa keadilan untuk masyarakat," ujarnya lagi.

Sejauh ini, Rizal mengakui bahwa komunikasi antara pihaknya dengan para konsumen belum terlalu intens pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar tahun lalu.

Sehingga, ia pun masih menunggu jika memang para konsumen akan melakukan koordinasi lanjutan guna menyikapi hal tersebut.

"Komunikasi resmi [surat] belum ada," pungkasnya.

Minta Negara Hadir

Sebelumnya diberitakan, sidang kasus dugaan alih fungsi hutan lindung jadi kaveling bodong di Kecamatan Nongsa Batam masih berjalan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved