BURUH Batam Gelar Demo, Ketua Apindo : Utamakan Berunding Dibanding Turun ke Jalan  

Mengingat, harga barang dan sembako dirasa meningkat dan tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kemudian, para pekerja juga menuntut agar regulasi perjanjian kerja bersama (PKB) diperbaiki kualitasnya.

Dalam hal ini, para buruh menolak dengan tegas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dirasa merugikan pihak pekerja.

"Selain itu kami juga menuntut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan. Ini sangat penting, karena ketika kami berselisih, buruh tidak punya anggaran untuk sidang," ujar Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Ramon.

Selama ini, para buruh yang hendak mengurus perkara industrial harus bolak-balik ke Kota Tanjungpinang naik kapal, karena hanya di wilayah tersebut terdapat PHI. Buruh pun menuntut Pemko Batam untuk menyediakan fasilitas dan anggaran PHI di Batam.

Baca juga: 600 Warga Batam Jadi Sampel Survei Kekebalan Tubuh Covid-19, Pulang Bawa Beras 10 Kg

Baca juga: CATAT! Terowongan Pelita Batam Bakal Ditutup Total Selama 2 Hari Mulai 29 Oktober 2021

"Sebab, industri di Kepri itu paling banyak di Batam, perselisihan juga paling banyak," ujar Ramon.

Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti pun menjawab tuntutan tersebut.

Pihaknya mengaku tuntutan terkait PHI tersebut telah sejak lama diajukan, terakhir Pemko Batam menyurati kementerian di tahun 2019.

Tetapi ia menjelaskan, prosesnya tidak sebentar.

Disnaker Batam akan menindaklanjuti hal ini dengan menyurati Mahkamah Agung yang kemudian akan diteruskan kepada Kementerian Tenaga Kerja RI.

Selain itu, terkait anggaran, pihaknya akan membahas anggaran pengadilan bagi buruh bersama Komisi IV DPRD Kota Batam.

"Kalau terkait UMK, kami memang belum ada pembahasan, masih menunggu rilis statistik," tambah Rudi Sakyakirti. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi/Hening Sekar Utami)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google