Sabtu, 25 April 2026

KEPRI TERKINI

Bank Indonesia Ajak Pemerintah Daerah Kepri Gunakan Transaksi Digital

Manajemen Bank Indonesia bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah di Kepri. Mereka mendorong penerapan transaksi keuangan secara elektronik.

TribunBatam.id/Noven Simanjuntak
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K Atmaja saat bertransaksi pembayaran non tunai melalui QRIS yang disaksikan oleh sejumlah tamu undangan pada saat peresmian kawasan non tunai di Melayu Square, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Senin, (12/4/2021). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Bank Indonesia (BI) mendorong transaksi keuangan secara elektronik di Kepri.

Sebagai bentuk nyata, Bank Indonesia perwakilan Kepri mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merealisasikan hal itu.

Ini bertujuan untuk memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Baik untuk transaksi pendapatan, belanja, maupun penggunaan sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepri itu dipertegas lewat High Level Meeting TP2DD di salah satu hotel di Batam, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Bank Indonesia Genjot Sistem Pembayaran Non Tunai, Prediksi Ekonomi Kepri Membaik

Baca juga: Peran Bank Indonesia Termasuk Cara BI Kepri Permudah Akses Informasi

Tema Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemda untuk Optimalisasi Layanan, Transaparansi dan Tata Kelola pun dipilih untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemda.

Serta sebagai salah satu upaya meningkatkan tata kelola dan sekaligus mendorong perluasan ekosistem digital di Kepulauan Riau.

Di sisi lain juga mendorong efisiensi dan sinergitas melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.

"Acara ini diharapkan juga dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Musni Hardi K. Atmadja.

Dalam sambutannya, Musni Hardi K. Atmaja, menyampaikan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di wilayah Kepulauan Riau sangat berpotensi untuk terus diakselerasi dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi.

Ini menurutnya penting guna meningkatkan literasi dan minat masyarakat khususnya dalam penggunaan kanal pembayaran digital.

Hal tersebut mendorong SP2D Online dan integrasi dengan CMS, mendorong kesiapan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan juga perbankan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Baca juga: Uang Kertas Rusak Dimakan Rayap Jangan Dibuang, Begini Cara Menukarnya ke Bank Indonesia (BI)

Baca juga: Pedagang Melayu Square Tanjungpinang Keluhkan Penerapan QRIS, Ini Kata BI Kepri

Termasuk meningkatkan Infrastruktur IT.

"Bank Indonesia akan terus bersinergi mendukung digitalisasi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau," tuturnya.

Selain High Level Meeting, pada kesempatan yang sama juga diselenggarakan sharing session terkait strategi dan implementasi roadmap dan timeline ETPD dari masing-masing pemerintah daerah.

Sehingga dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan ETPD.

Melalui serangkaian acara tersebut, seluruh TP2DD di Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk bersinergi dalam rangka mengakselerasi implementasi ETP guna mewujudkan layanan yang lebih baik dan mendukung penguatan ekosistem digital di Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang hadir pada pertemuan tersebut sangat mendukung terhadap akselerasi implementasi ETPD di Kepri.

Ia juga memberikan arahan kepada seluruh TP2DD di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan dan mengakselerasi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Baca juga: Bank Indonesia Buka Seleksi Pendidikan Calon Pegawai Muda Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

Baca juga: BI Kepri Siapkan Uang Tunai Rp 1,4 Triliun, Penuhi Kebutuhan Natal dan Tahun Baru 2021

Baik pada tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota, dengan lebih terencana melalui roadmap dan timeline ETPD yang disepakati bersama oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau secara serentak.

"Semoga seluruh TP2DD di Provinsi Kepulauan Riau dapat saling menginspirasi dalam implementasi ETPD ini," ujarnya.

DORONG Transformasi Digital

Dalam menjalankan mandat yang diberikan yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tiga tugas pokok yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia Kpw Provinsi Kepri sebagai representasi di daerah melakukan survei dan pengumpulan data sekunder maupun data primer melalui kegiatan survei kepada agen ekonomi baik rumah tangga, pedagang, pelaku usaha, asosiasi dan instansi pemerintah.

Pelaksanaan survei tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai dinamika ekonomi saat ini sekaligus perkiraan kondisi ke depan.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas data yang diperoleh serta meningkatkan engagement dengan responden survei, BI Kepri menyelenggarakan acara temu responden yang dirangkaikan dengan acara webinar dengan tema “Transformasi Digital dalam rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi”.

Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan kinerja usaha dan pendapatan masyarakat.

Baca juga: Dampak Vaksinasi Corona, BI Kepri Sebut Ekonomi Global Mulai Membaik

Baca juga: Recession in Singapore, What is the Impacts on KEPRI? Heres BI Kepri Representative Response

Namun, di sisi lain kondisi pandemi telah mendorong akselerasi dalam adopsi digital oleh masyarakat yang ditandai dengan semakin berkembangnya ekonomi digital.

Ekonomi digital diproyeksikan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Perkembangan ekonomi digital tersebut menuntut para pelaku usaha untuk segera melakukan adaptasi salah satunya dengan melakukan transformasi digital dalam mengelola usahanya.

Webinar kali ini menghighlight isu utama terkait arah kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital yang kemudian diturunkan dalam sub tema implementasi industri 4.0 (Smart Factories) untuk pelaku industri manufaktur, dan implementasi digital marketing bagi pelaku usaha retail modern maupun tradisional.

Acara ini menghadirkan narasumber dari pihak regulator dan expertise yang kompeten di bidangnya yakni Rizal Edwin Manansang selaku Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Baca juga: Bank Indonesia Bakal Terbitkan Mata Uang Digital, Apa Manfaatnya?

Baca juga: Diam-diam Menikah dengan Wanita Idaman Lain, Istri Sah Pejabat Bank Indonesia Aniaya Istri Siri

Jonathan Marshell Kevin (Country Manager Arcstone Indonesia) dan Jonathan End (Content Creator dan Growth Consultant) yang akan menyampaikan arah kebijakan, konsep dan implementasi transformasi digital dalam mendorong peningkatan usaha.

"Melalui penyelenggaraan webinar ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha baik di sektor industri manufaktur maupun pelaku UMKM untuk melakukan transformasi dalam menjalankan usaha termasuk dalam hal penggunaan teknologi digital," papar Musni Hardi K. Atmadja selaku Kepala KPw BI Provinsi Kepri dalam sambutannya.

Penggunaan teknologi yang tepat diyakini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan usaha. Oleh karenanya transformasi digital merupakan salah satu jalan keluar bagi para pelaku usaha dari tekanan kondisi pandemi Covid-19.(TRIBUNBATAM.id/Rebekha Ashari Diana Putri)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Bank Indonesia

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved