Breaking News:

Direktorat Jenderal Pajak Teruskan Seruan Menkeu Sri Mulyani Sosialisasi UU HPP

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk sistem perpajakan yang adil.

Ist
Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepulauan Riau (Kepri). Mereka siap meneruskan seruan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani terkait sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Untuk itulah, UU HPP lahir. UU HPP sendiri menurut Sri Mulyani adalah suatu bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi yang luar biasa akibat Covid-19.

Baca juga: Kanwil DJP Kepri Gelar Pajak Bertutur 2021 di Batam

Baca juga: Kanwil DJP Kepri Apresiasi Kunjungan Tribun Batam, Ungkap Pentingnya Peran Media di Era Digital

Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensional objektif.

Yaitu fungsi penerimaan pajak yang bersamaan dengan pemberian insentif untuk
mendukung dunia usaha pulih.

Namun tidak menjadikan administrasinya semakin sulit.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto, yang turut hadir dalam
acara tersebut mengungkapkan pandangannya.

Menurutnya, UU HPP adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan.

DPR RI melibatkan setidaknya 80 asosiasi, akademisi, organisasi pendidikan dan kesehatan, Himbara dan banyak lagi untuk didengarkan
pendapatnya.

Setelah UU HPP ini disahkan, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal reformasi yang dilakukan pemerintah dan terus bekerja sama dalam pelaksanaan dan pengawasan UU HPP, sehingga tujuan pembentukan UU untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Senada dengan itu, pada acara yang sama, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan disebabkan perkembangan ekonomi pascapandemi dan keterbatasan kapasitas administrasi dan kebijakan.

Pemerintah melalui DJP menyusun materi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah berada di program legislasi nasional (prolegnas) dan merupakan Nomor SP- 38/2021 bagian dari tahapan reformasi kebijakan fiskal DJP, tidak hanya berisi ketentuan formal.

Baca juga: VIDEO Pelimpahan Kasus Penggelapan Pajak oleh Kanwil DJP Kepri di Kantor Kejari Bintan

Baca juga: Kanwil DJP Kepri Ungkap Perdana Kasus Penggelapan Pajak PT Extel Communication, Ini Modusnya

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved