Breaking News:

KEPRI TERKINI

Gubernur Kepri Temui Serikat Pekerja Batam, Sebut Acuan Penetapan UMK UU Cipta Kerja

Pertemuan antara Gubernur Kepri dengan perwakilan serikat pekerja Batam merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya pada 29 November 2021.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad saat berfoto bersama sesudah menerima perwakilan serikat pekerja Kota Batam di ruang rapat utama lantai 4 Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (14/12/2021). 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menerima Perwakilan Serikat Pekerja Kota Batam di Ruang Rapat Utama lantai 4 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Selasa (14/12/2021).

Pertemuan itu merupakan lanjutan pertemuan sebelumnya pada 29 November 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan beberapa waktu yang lalu dan hasil tindak lanjut terkait dengan UMK.

Beberapa hal sudah disampaikan kepada Walikota Batam Muhammad Rudi. Namun karena keterbatasan waktu, Kadisnakertrans mewakili Gubernur Kepri untuk melanjutkan rapat bersama Dewan Pengupahan.

"Saya tugaskan Pak Mangara untuk menyampaikan keputusan itu melalui rapat Dewan Pengupahan dan kemudian kita putuskan UMK yang sudah ditetapkan dan diusulkan oleh Walikota Batam," ujarnya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Gubernur Kepri Hormati Aksi Demo Buruh di Batam Tolak Hasil UMK 2022

Baca juga: Gubernur Kepri Resmikan Kampung Germas Kelurahan Batu IX Tanjung Pinang

Gubernur juga menegaskan, bahwa arahan dari Presiden Jokowi, Kemendagri dan Kemenakertrans bahwa pedoman yang digunakan dalam penentuan upah adalah tetap mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja.

"Nah, di situ referensinya sangat jelas PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," sambung Gubernur Ansar.

Gubernur Kepri mengatakan jika persoalan kasasi sesuai apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu.

Kasasi akan tetap berjalan dan semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.

"Nanti hasil dari keputusan Makamah Agung yang menjadi amar putusan dan perintahnya kami akan wajibkan semua perusahaan untuk memenuhinya," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved