China - Amerika Serikat Saling Serang LAGI, Buntut Tuduhan Pelanggaran HAM

TRIBUNBATAM.id - Hubungan China dengan Amerika Serikat (AS) semakin memanas.

Pemicu merenggangnya hubungan dua negara besar ini setidaknya dari saling balas pernyataan terkait sikap China yang mengusik Taiwan hingga Laut Natuna Utara yang mengklaim sebagai wilayahnya.

Kemudian Amerika Serikat yang berani memboikot diplomatik pelaksaaan Olimpiade Musim Dingin Beijing pada 2022.

Sikap AS ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara lainnya, seperti Inggris, Kanada hingga Australia.

Hal ini yang kemudian membuat China semakin berang.

China makin terusik setelah muncul pernyataan bersama yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Inggris, Elizabeth Truss sebagai Ketua Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pembangunan G7 di Liverpool, Minggu (12/12/2021), menyatakan keprihatinan mereka terkait Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Laut China Selatan, dan Taiwan.

Baca juga: China Ngotot Taiwan Masuk Wilayahnya, China Harus Dipersatukan Kembali

Baca juga: Petenis China Bikin Pengakuan Mengejutkan, Sebelumnya Seret eks Wakil Pemimpin PKC

Inggris dan Amerika Serikat masuk dalam negara anggota G7.

Kemudian diikuti sejumlah negara lain seperti Jepang, Jerman, Kanada, Prancis dan Italia.

Yang terbaru, China mengumumkan sanksi terhadap empat anggota Komisi Kebebasan Beragama Internasional pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Selasa (21/12/2021).

Sanksi dijatuhkan sebagai pembalasan atas hukuman yang dijatuhkan pada pejabat China atas tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Amerika Serikat sebelumnya melarang impor dari wilayah yang mungkin dilakukan dengan kerja paksa di Xinjiang.

China membantah tuduhan pelanggaran dan sebelumnya telah membalas dengan memboikot merek sepatu dan pakaian asing.

“Ketua dan tiga anggota Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS dilarang mengunjungi daratan China, Hong Kong dan Makau, dan aset apa pun yang mereka miliki di negara itu akan dibekukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, seperti dikutip dari The Associated Press.

Baca juga: Taipan China Kehilangan Hartanya Hingga Ratusan Triliun Rupiah, Apa yang Terjadi?

Baca juga: China Tetap Lirik Indonesia Buat Investasi, Menko Luhut: Sampai Gak Dapat Hotel

Zhao mengidentifikasi orang-orang yang dikenakan sanksi adalah ketua organisasi tersebut, Nadine Maenza, Wakil ketua Nury Turkel dan anggota Anurima Bhargava dan James Carr.

Namun demikian, Zhao tidak memberikan indikasi apakah mereka memiliki aset di China.

Departemen Keuangan AS juga mengumumkan sanksi pada dua pejabat yang dituduh terlibat dalam penindasan terhadap Uyghur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, 10 Desember lalu.

Kompas.tv melaporkan jika Beijing dituduh telah melakukan penahanan massal, aborsi paksa, dan pelanggaran HAM lainnya.

Departemen Keuangan menargetkan Shohrat Zakir, ketua pemerintah wilayah itu dari 2018 hingga awal tahun ini, dan Erken Tuniyaz, yang saat ini menduduki jabatan sebagai ketua wilayah.

“Amerika Serikat harus menarik apa yang disebut sebagai sanksi dan berhenti mencampuri urusan Xinjiang dan urusan dalam negeri China. Serta akan membuat tanggapan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi,” tambahnya.

SINGGUNG Senjata Pemusnah Massal

Perseteruan China dengan Amerika Serikat (AS) sebelumnya semakin menjadi.

Baca juga: Amerika Serikat Desak China Berhenti Buat Masalah di Indo-Pasifik

Baca juga: China Tetap Lirik Indonesia Buat Investasi, Menko Luhut: Sampai Gak Dapat Hotel

Negeri yang dipimpin Xi Jinping itu bahkan berani menyebut demokrasi di Amerika Serikat sebagai senjata pemusnah massal.

China menyampaikan sikap kerasnya itu setelah Negeri Paman Sam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi.

Perseturuan berawal dari dikeluarkannya China dari KTT yang digelar secara virtual selama dua hari itu.

Menyusul sejumlah negara lain termasuk Rusia dan Hongaria.

Perwakilan negara yang marah lantas menuduh Presiden Joe Biden memicu perpecahan ideologis era Perang Dingin.

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat ini bukan yang pertama terjadi.

Amerika Serikat bahkan berani memboikot diplomatik Olimpiade Beijing 2022.

Sikap AS ini diikuti sejumlah negara lain seperti Inggris, Kanada dan Australia.

China meradang dengan sikap sejumlah negara itu.

Baca juga: China Gusar, Minta Amerika Serikat dan Inggris Berhenti Ganggu Urusan Negaranya

Baca juga: Amerika Serikat Desak China Berhenti Buat Masalah di Indo-Pasifik

Amerika Serikat juga mengkritik sikap China dalam memuluskan kepentingan nasionalnya.

"Demokrasi sejak lama menjadi 'senjata pemusnah massal' yang digunakan oleh AS untuk mencampuri negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan online dikutip dari AFP.

Kemlu China juga mengklaim KTT itu diselenggarakan oleh AS untuk menarik garis prasangka ideologis, memperalat dan mempersenjatai demokrasi, serta menghasut perpecahan dan konfrontasi.

Sebaliknya, Beijing bersumpah dengan tegas menolak dan menentang semua jenis demokrasi semu.

Menjelang KTT, China meningkatkan serangan propaganda yang mengkritik demokrasi AS sebagai korup dan gagal.

China juga menggembar-gemborkan versinya sendiri tentang 'demokrasi rakyat dengan proses menyeluruh' dalam sebuah buku yang dirilis minggu lalu untuk menopang legitimasi Partai Komunis, yang menjadi semakin otoriter di bawah Presiden Xi Jinping.

Meski AS berulang kali membantah akan ada Perang Dingin lagi dengan China, ketegangan antara dua negara perekonomian terbesar dunia itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena masalah-masalah termasuk perdagangan dan persaingan teknologi, hak asasi manusia, Xinjiang dan Taiwan.

Baca juga: China Gak ada Lawan? Sederet Alasan Mengapa Banyak Produk Made in China

Baca juga: China Punya Obat Covid-19, Klaim Tekan Risiko Rawat Inap hingga Kematian

Taiwan menuduh China mengincar sekutu diplomatiknya karena dikeluarkan dari KTT Demokrasi di AS.

Kementerian Keuangan AS pada Jumat (10/11/2021) menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang.

Serta memblacklist perusahaan pengawasan AI China SenseTime atas pembuatan teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.

China sebelumnya juga ngotot jika Taiwan merupakan wilayahnya.

Beijing mendapat sokongan di tengah-tengah KTT Biden ketika Nikaragua membatalkan aliansi diplomatik sebelumnya dengan Taiwan sertamengatakan bahwa mereka hanya mengakui China.

Pengumuman itu membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu diplomatik.

Kementerian Luar Negeri AS meminta semua negara yang menghargai institusi demokrasi untuk memperluas keterlibatan dengan pulau itu.(TribunBatam.id) (Kompas.tv/Tussie Ayu)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang China

Sumber: Kompas.tv