BERITA CHINA
China Disebut Lancarkan Jebakan Utang ke Negara Miskin, Tiongkok Bereaksi Keras!
China menghadapi tuduhan serius dari sejumlah negara barat tentang jebakan utang ke negara miskin. Tiongkok pun bereaksi keras terkait hal itu.
Nilai cadangan emas ini naik menjadi US$ 113,13 miliar dari US$ 113,03 miliar.
Riset yang diadakan AidData, lembaga pembangunan internasional di William & Mary University di Amerika Serikat (AS), menemukan bahwa 50% persen pinjaman China ke negara-negara berkembang tidak dicantumkan dalam statistik utang resmi.
Pinjaman seringkali tidak dimasukkan ke dalam neraca keuangan pemerintah, tapi diarahkan ke perusahaan dan bank milik negara, usaha patungan atau perusahaan swasta, bukan sebagai utang antar pemerintah.
Berdasarkan hasil riset AidData, terdapat lebih dari 40 negara berpendapatan rendah dan menengah yang risiko utangnya kepada pemberi pinjaman dari China lebih dari 10 persen dari total produk domestik bruto (PDB) tahunan sebagai akibat dari utang terselubung ini.
Utang Djibouti, Laos, Zambia, dan Kyrgizstan sama dengan setidaknya 20 persen dari PDB tahunan masing-masing negara tersebut.
Sebagian besar pinjaman dari China digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, jalur kereta, dan pelabuhan, juga di sektor pertambangan dan energi, berdasarkan Prakarsa Sabuk dan Jalan yang diluncurkan oleh Presiden China Xi Jinping.
Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6) Richard Moore mengatakan, China menggunakan hal yang disebut jebakan utang untuk menggunakan pengaruhnya atas negara-negara lain.
Baca juga: Jejak China di Natuna Sudah Lama, Sampai ke Nusantara Pada Masa Dinasti Tang
Baca juga: CHINA Memang Beda, Tak Cuma Kuat di Militer& Ekonomi, Nyalakan Matahari Buatan Lebih Panas dari Asli
Yang dipersoalkan adalah karena China menyalurkan pinjaman ke negara-negara lain, yang pada akhirnya harus melepaskan kontrol atas aset-aset penting jika gagal membayar utang. Beijing telah lama menepis tuduhan itu.
Satu contoh yang kerap diangkat oleh kalangan penentang China adalah Sri Lanka, yang beberapa tahun lalu memulai proyek pelabuhan besar di Hambantota dengan dana investasi dari China.
Namun proyek miliaran dolar AS dengan menggunakan pinjaman dari China dan kontraktor juga dari China tersebut menyulut kontroversi, dan kesulitan membukukan keuntungan sehingga Sri Lanka terbelit utang yang semakin membengkak.
Akhirnya, pada 2017, Sri Lanka sepakat menyerahkan saham mayoritas 70 persen di pelabuhan itu kepada badan usaha milik negara China Merchants dengan masa sewa 99 tahun sebagai imbalan atas suntikan investasi lebh besar dari China.
Analisis yang dilakukan oleh lembaga kajian Inggris Chatham House tentang proyek mempertanyakan apakah narasi jebakan utang ini benar.
Mengingat kesepakatan itu didorong oleh motivasi politik setempat, dan faktor bahwa China tidak pernah menguasai kepemilikan pelabuhan secara resmi.
Chatham House menggarisbawahi bahwa sebagian besar total utang Sri Lanka bukan kepada para pembeli pinjaman dari China, dan tidak ada bukti bahwa China menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuantungan militer strategis dari pelabuhan.
Meskipun begitu, tak diragukan lagi bahwa keterlibatan China dalam bidang ekonomi di Sri Lanka meningkat selama satu dekade terakhir, dan muncul kekhawatiran jika hal itu dapat digunakan untuk mengusung ambisi politiknya di kawasan.