Ibu dan Anak Asal Indonesia di Negeri Jiran Malaysia, Kerja 24 Jam Tak Dapat Gaji

Lasro menjelaskan melalui UU Nomor 18 tahun 2017, negara sangat berpihak kepada perlindungan PMI.

Sosialisasi UU ini gencar dilakukan.

"Kami sudah pergi ke 11 provinsi. Mulai dari peran kepala desa, semua berperan dalam hal ini," ujarnya.

Ia juga menyesalkan korban-korban selama ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari desa-desa.

Mereka tergiur bujukan calo dengan gaji tinggi, kerja bagus dan lainnya.

"Ternyata mereka dibohongi. Mereka diperjualbelikan, gaji tak diberikan. Asuransi perlindungannya tak jalan. Inilah kalau ilegal. Tapi kalau sesuai prosedur ini jelas," paparnya.

Baca juga: Simulasi Penyelamatan PMI Ilegal Dapat Tanggapan Aktivis di Kepri: Jangan Hanya Drama

Baca juga: Terungkap, Calon PMI Ilegal di Karimun Bayar Rp 6,5 Juta Demi Bekerja di Malaysia

Ia melanjutkan, sikat sindikat menjadi moto bagi BP2MI. Sehingga pihaknya tetap berusaha mencegah adanya PMI yang berangkat secara ilegal.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menuturkan, usai pertemuan terbatas di kantor Pemko Batam dengan Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, pihaknya sengaja turun langsung ke Pelabuhan Internasional Batam Center.

Dalam hal ini, Pemko menyambut baik, rencana Batam akan menjadi tempat penyelenggaraan rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait pemberantasan pengiriman PMI ilegal.

"Sehingga dirakortas itu bisa didalami segala informasi. Baik di level bawah, penanggulangannya dan kedatangannya. Ada banyak stakeholder dalam rakortas," katanya.

Amsakar menuturkan layanan di Batam kepada PMI akan semakin dimaksimalkan. Ia berharap kunjungan Deputi ini bisa memberikan solusi permanen terkait PMI.

"Sehingga tak terjadi hal-hal buruk yang terjadi," katanya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi) (Kompas.com/Mutia Fauzia)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Malaysia

Sumber: Kompas.com