Breaking News:

BPJS

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pengurusan Berbagai Dokumen Penting, Apa Saja? Berikut Daftarnya

Kewajiban itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat pengurusan berbagai dokumen dan izin usaha. 

TRIBUNBATAM.id - Mulai 1 Maret 2022, Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak hanya menjadi syarat bertransaksi atau jual beli tanah.

Melainkan juga beragam pengurusan dokumen penting hingga syarat wajib bagi penerima bantuan dari pemerintah.

Mulai dari mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), berangkat ibadah haji, izin usaha dan lainnya.

Kewajiban itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan tersebut talah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Januari 2022 lalu.

Dalam aturan tersebut, Jokowi meminta pihak kepolisian untuk memastikan pemohon SIM, STNK dan SKCK merupakan peserta aktif BPJS Kesehatan.

Baca juga: Mulai 1 Maret 2022, Mengurus SIM, SKCK hingga Beli Tanah Wajib Sertakan Kartu BPJS Kesehatan

Baca juga: Diluncurkan Hari Ini (22/2), Ini Manfaat dan Cara Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja PHK

"Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, SKCK adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," bunyi Inpres No.1 Tahun 2022.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya buka suara mengenai syarat tambahan wajib untuk jual beli tanah dengan melampirkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Ia menerangkan jika dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) banyak orang yang belum tahu, bahwa kepesertaan BPJS itu adalah wajib.

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam peraturan itu, ada sekitar 30 Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendorong optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mengenai jual beli tanah dengan melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan, kata Ali rencananya akan dimulai pada Maret 2022 mendatang.

Tidak hanya jual beli tanah, setidaknya terdapat 6 urusan yang wajib menyertakan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status aktif.

Melansir Kompas.tv, berikut sejumlah layanan publik yang wajib melampirkan BPJS Kesehatan tersebut:

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved