Setahun Ansar Ahmad-Marlin Agustina Pimpin Kepri, Bekerja Amanah, Serius, Fokus dan Tuntas

Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 % kepada para pelaku Usaka Mikro Kecil Menengah (UMKM) se Kepri.

Dalam hal ini Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.

“Kami berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemic banyak yang berhenti beroperasi. Dengan adanya program pinjaman lunak yang bunganya di tanggung pemerintah ini, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit lagi,” harap mantan anggota komisi V DPR RI ini.

Untuk sektor pariwisata, Gubernur Ansar juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri.

Mengingat sector pariwisata adalah yang paling terdampak selama badai pandemic muncul.

Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan di rumahkan.

Saat ini pandemic belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif. Dan bagaimanapun juga, sector pariwisata harus dihidupkan kembali.

Kran kunjungan wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu harus segera dibuka agar perekonomian bergeliat.

Namun kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan.

Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Gubernur Ansar berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble.

Yang mana melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri.

Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Bintan dan di Nongsa.

“Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini,” katanya.

Adapun kebijakan yang tidak kalah penting adalah menyangkut pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang mulai menemui titik terang.

Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah di tetapkan, bahkan Pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar Selat Riau dan Tanjung Berakit serta akan memberikan 1 lokasi lainnya di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir Batam untuk di kelola Kepri melalui Perusahan Daerah ( Perseroda ) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP Kepri ) .

Berita baik untuk masyarakat Kepri ini didapatkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Hj. Ansar Ahmad saat melakukan video conference bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pada awal Februari.

Gubernur menanggapi ini sebagai sebuah anugerah bagi nasyarakat Kepri, karena kebijakan labuh jangkar yang kewenangannya diberikan kepada daerah adalah sebuah harapan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Alasannya jelas, yakni akan banyak PAD yang akan bisa diserap kedepannya.

Adapun wilayah labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan adalah wilayah labuh Tanjung Balai Karimun, penetapannya sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) nomor 17 tahun 2017 dan pengelolaannya oleh Pelindo I (Persero), dengan luas area lebih kurang 96.470.063 M².

Wilayah labuh lainnya adalah Pulau Nipah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SKM) nomor 222 tahun 2019 dengan luas 54.733. 770 M² dan KM nomor 223 tahun 2019 dikeloka oleh PT Asinusa Sekawan dan Pelindo (Persero) dengan luas area terdiri dari ; zona A seluas 18.808. 877 M², zona B seluas 9.641.965 M² dan zona C seluasb 16.818.965 M².

Kemudian wilayah labuh Pulau Galang yang ditetapkan sesuai KM nomor 148 tahun 2020 dikelola oleh Bias Delta Pratama dengan luas area 251.308.785 M².

Wilayah labuh Perairan Kabil (selat riau ) sesuai KM nomir 216 tahun 2020 yang pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama PT Pelabuhan Kepri (perseroda), dan luas areanya 18.867.197 M².

Juga wilayah labuh Tanjung Berakit sesuai dengan KM nomor 30 tahu. 2021, juga pengelolaannya masih proses konsesi/kerja sama dengan PT Pelabuhan Kepri (perseroda) dengan luasan area meliputi; zona A seluas 185.325.246 M² dan zona B seluas 84.005.592 M².

Adapun wilayah labuh yang sesuai kepentingannya di pelabuhan Batam pada terminal Batu Ampar dan terminal Sekupang sesuai KP nomor 775 tahun 2018 dikelola oleh penyelenggara pelabuhan dengan luas masing-masing; zona A seluas 6.709.960 M² dan zona B seluas 12.187. 566 M².

Walaupun masih dalam tahap konsesi, namun dari kedua lokasi labuh jangkar tersebut ada beberapa titik lokasi labuh jangkar yang pengelooaannya oleh BUMD Kepri, atau dalam hal ini oleh PT. Pelabuhan Kepri.

Seperti wilayah labuh di perairan Kabil dan dan Tanjung Berakit.

Pemerintah pusat bahkan menyarankan agar wilayah labuh di Tanjung Pinggir Batam juga menjadi salah satu area yang dikelola Pemda.

"Tentu saja ini menjadi Kabar baik bagi kita semua di awal 2022 ini. Dengan pengelolaan labuh jangkar yang diserahkan kepada Kepri, tentu akan ada proyeksi PAD yang bisa kita dapatkan nantinya. Kita belum ke tahap membicarakan berapa proyeksi PAD yang bakal kita peroleh. Yang jelas akan ada tambahan PAD nanti dari kegiatan ini," kata Gubernur Kepri H Ansar Ahmad.

Pria kelahiran Tanjungpinang ini selalu menunjukkan kesungguhannya tatkala menghadapi suatu permasalahan di daerah.

Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, Ansar juga selalu berusaha untuk menjadi teladan, ia berharap kepada seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri supaya menjadi mitra dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Sebagai pemimpin, kita semua harus selalulah memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat,” ingatnya.

Sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisman di Kepri tercatat terbanyak ke-2 setelah Bali. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh DKI Jakarta.

Pascapandemi, jumlah kunjungan wisman sepi dan bahkan nyaris tidak ada. Dengan adanya skema travel bubble ini, Ansar berharap menjadi salah satu stimulus untuk membangkitkan kembali dunia wisata Kepri.

DULANG Prestasi

Berbekal pengalamannya berkiprah dari bawah (grass root) sebagai Bupati Bintan, hinga menjadi anggota legislative di Gedung Senayan Jakarta.

Ansar Ahmad menjadi Gubernur di Indonesia yang dinilai cukup visioner, kreatif dan aktif.

Bahkan di 2021 lalu Ansar membuktikannya dengan menerima banyak penghargaan.

Diantaranya dinobatkan sebagai Inovator Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 dengan Proses Izin dengan Jarimu (SIJEMPOL) dari Menpan RB karena mampu menata sistem pelayanan dan birokrasi di daerah.

Penghargaan lainnya adalah sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah 2021 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri, serta Anugerah Pelayanan Teknologi Tepat Guna Berprestasi Tingkat Nasional TTG ke-22 dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Tidak hanya itu, Ansar juga berhasil menerima anugerah sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 (Kategori Utama) pada 23 September 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Penghargaan bergengsi lainnya yang ia terima adalah dari INews Indonesia Awards yang tidak segan-segan menganugerahi Ansar Ahmad sebagai Gubernur yang berhasil membawa daerahnya tercatat sebagai Integrated Digital Public Service System 2021.

Baca juga: Gubernur Kepri Dorong Percepatan Integrasi FTZ Batam Bintan Karimun, Apa Urgensinya?

Baca juga: Gubernur Kepri Disambut Maumere, Kukuhkan Pengurus Keluarga Besar Flobamorata di Karimun

Serta sebagai Best Governor For Empowerment and Education 2021 dari Metro TV. Dan dari Ombudsman RI juga Ansar menerima Anugerah dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.

Prestasi lainnya masih banyak lagi yang mengiringi perjalanan Ansar-Marlin selama 2021. Seperti Penerima Anugerah Kebebasan Pers tahun 2021 dengan kategori khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia.

Penganugerahan Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award 2021, serta pemenang Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri 2021.

Selanjutnya anugerah sebagai Provinsi yang Berkomitmen Tinggi dalam Program JKN dengan Cakupan Kepesertaan Tertinggi 2021 di Wilayah BPJS Kesehatan.

Peraih Opini WTP atas keberhasilan Pemprov Kepri Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dari BPK, dan anugerah dari BNPB Tangguh 2021, serta Gubernur penerima Anugerah Meritokrasi LKASN tahun 2021.

Sejumlah prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Gubernur Ansar serius bekerja untuk Kepri. Dan Atas semua prestasi yang dia raih tersebut, dengan jujur Ansar mengakui jika semua itu ada andil dari para pemimpin Kepri dimasa sebelumnya, serta andil seluruh FKPD, OPD dan masyarakat Kepri.

“Setiap anugerah dan penghargaan yang saya terima adalah prestasi seluruh masyarakat Kepri. Saya berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kepri, tanpa terkecuali. Kita semua patut bangga terhadap Kepri dan kita patut mengisi Kepri ini dengan pembangunan-pembangunan yang kongkrit. Prestasi ini adalah bonus dari hasil jerih payah yang kita semua sudah lakukan. Yang terpenting adalah kita kerja amanah, sungguh-sungguh, serius, fokus dan tuntas,” ucap Gubernur Ansar.

Selama setahun masa kepemimpinannya, Ansar mengaku cukup banyak menerima saran dan bahkan kritikan dari berbagai unsur masyarakat.

Sebagai pemimpin yang terbuka dan tidak anti kritik, setiap saran serta kritikan justru dijadikan oleh Ansar sebagai bumbu atau referensi dalam upaya memperbaiki kinerja.

“Saya berterima kasih atas saran dan kritikan yang telah disampaikan selama ini. Sebagai manusia biasa yang tak bisa luput dari salah dan lupa, saya pribadi dan Pemerintah sangat membutuhakan hal itu. Sampai kapankun Pemerintah akan selalu membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat, tujuannya agar pembangunan Kepri berjalan lebih baik lagi,” pungkas Ansar Ahmad.(*/TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri