Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

Polemik Lahan Warga Desa Temburun Sampai ke DPRD Anambas, Muncul Opsi Tempuh Jalur Hukum

Komisi III DPRD Anambas mencoba menengahi polemik lahan antara warga Desa Temburun dengan perusahaan soal pengerukan tanah untuk penimbunan mangrove.

TribunBatam.id/Noven Simanjuntak
Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Anambas bersama perwakilan warga Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur terkait dugaan penyerobotan, perusakan dan pemanfaatan lahan warga di Tanjung Cukang, Rabu, (9/3/2022). 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Polemik lahan di Tanjung Cukang, Desa Temburun, Kecamatan Siantan Timur sampai ke Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lewat rapat dengar pendapat (RDP) di lantai dua gedung DPRD Anambas, Rabu (9/3/2022), warga yang merasa dirugikan berharap ada titik temu dari persoalan aktivitas pengerukan tanah dari lahan warga milik Juramadi beserta warga lainnya untuk penimbunan mangrove.

Juramadi hadir bersama perwakilan warga lain dengan didampingi penasihat hukumnya.

Lewat kuasa hukum khusus, Andi Rio Framantdha, aktivitas pengerukan tanah untuk penimbunan mangrove itu setidaknya sudah tiga kali difasilitasi oleh camat dan kepala desa, termasuk mengundang perwakilan perusahaan.

Namun hingga kini diketahui belum mendapatkan solusi.

Menurutnya, dugaan penyerobotan dengan menumpuk material di atas tanah pemilik lahan dan pemanfaatan lahan sebagai lintasan jalan meniadakan hak pemilik lahan.

Baca juga: Pemilik Proyek Dipanggil, Polisi Selidiki Penimbunan Kawasan Hutan Mangrove di Bintan Buyu

Baca juga: Cegah Abrasi, PT Timah Tbk dan Kementerian BUMN Tanam Ribuan Mangrove

"Dampak dari penimbunan manggrove itu kan ambil tanahnya dari lahan warga. Artinya kalau memang pemerintah nanti menyalahkan otomatis nanti warga pemilik lahan akan disalahkan juga," ujarnya, Rabu (9/3/2022).

Ia menambahkan, dalam upaya mediasi perwakilan perusahaan tidak dapat mengambil keputusan.

Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu langkah yang akan ditempuh Komisi III DPRD Anambas.

Termasuk rencana untuk memanggil pihak perusahaan yang dimaksud.

"Kami masih beri kesempatan dulu supaya DPRD Anambas memanggil pihak perusahaan. Kami akan tunggu kira-kira dalam satu atau dua minggu ini. Namun apabila pihak perusahaan masih juga tetap dengan pendiriannya, maka kami juga minta dari komisi III DPRD Anambas untuk memberikan satu kesimpulan nah dengan dasar kesimpulan itulah maka kami akan ke tempuh jalur hukum," sebutnya.

Sementara Ketua Ketua DPRD Anambas, Hasnidar telah mendengar keluhan terkait dugaan penyerobotan lahan warga oleh perusahaan.

Dia menyebutkan, bahwa pihaknya telah menampung dan mendengarkan aspirasi tersebut serta meminta warga untuk melakukan kembali musyawarah kepada pihak-pihak terkait termasuk difasilitasi oleh pemerintah setempat.

Baca juga: Sei Beduk Jadi Kawasan Hijau, Aktivis Akar Bumi Ajak Perusahaan Muka Kuning Tanam Mangrove

Baca juga: Rehabilitasi Mangrove BRGM, Tingkatkan Kesejahteraan Warga Natuna Provinsi Kepri

"Kita sudah bahas, namun tidak ada penyelesaian, karena kita sifatnya kan menampung nih. Tapi kita usulkan untuk dilakukan kembali mediasi secara kekeluargaan supaya ditemukan mufakat," sebutnya.

Lagi katanya, apabila juga tak ditemukan solusi maka pihaknya, melimpahkan kewenangan tersebut kembali kepada warga yang dirugikan untuk mengambil langkah seperti apa ke depannya.

"Apabila musyawarah juga tidak ada solusi, maka mau diapakan lagi. Ya terserah warga mau seperti apa langkah yang ditempuh," ucapnya.(TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Anambas

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved