Disnaker Kepulauan Riau Terima Belasan Laporan Pelanggaran Pembayaran THR 2022

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (Disnaker Kepri) setidaknya menerima 12 laporan mengenai pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja di Kepri melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kepri, Mangara Simarmata mengatakan bahwa laporan tersebut dapat diadukan melalui online.

"Saya rasa ke pusat mereka lapor, karena ada layanan pengaduan online kemudian Kemnaker kirim ke kita," ungkap Kadisnaker Kepri, Mangara Simarmata, Rabu (27/4/2022).

Sebanyak 12 laporan itu sedang dalam proses.

Ada yang mengaku belum mendapatkan THR penuh, padahal yang bersangkutan baru bekerja selama dua bulan.

"Salah satu laporannya seperti itu, kita pelajari dulu penyebabnya seperti apa," sebutnya.

Baca juga: FSPMI Pastikan THR Seluruh Pekerja 36 Perusahaan di Batam Telah Dibayarkan

Baca juga: DPMPTSP Tenaga Kerja Anambas Belum Ada Terima Aduan Soal THR 2022

Dari total laporan yang masuk itu, dirinya belum mengetahui secara detail berasal dari kabupaten kota mana saja di Kepulauan Riau (Kepri).

Pada tahun sebelumnya laporan terkait THR itu juga tidak begitu banyak.

Pembayaran THR tersebut harus dibayar full tanpa dicicil oleh perusahaan kepada pekerjanya.

Namun ada beberapa yang melakukan pembayaran bertahap setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

"Nanti kami informasikan yang jelas dari Kepri," ucapnya.

Hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengeluh dengan aturan itu.

Beberapa yang membuat perjanjian itu artinya menyanggupi untuk pembayaran THR karyawannya.

"Seharusnya batas akhir pembayaran THR itu Senin (25/4) kemarin, tapi kalau ada yang bayar hingga hari H juga tidak masalah, yang penting tetap dibayarkan, jika tidak akan kena denda," tukasnya.

SARAN Ombudsman Kepri

Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) sebelumnya meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri untuk memperhatikan betul aduan pekerja terkait penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri.

Baca juga: Ombudsman Kepri Minta Disnaker Buat Posko Pengaduan THR, Sebar Nomor Aduan Permudah Laporan

Baca juga: Kadisnaker Kepri dan Ketua Apindo Batam Dorong Pengusaha segera Bayar THR Karyawan

Tugas pengawasan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/1/Hk.04/Iv/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyarankan kepada Disnaker untuk membuat posko pengaduan THR.

Lagat menjelaskan,posko tersebut nantinya disebut dengan Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022.

Tujuan adanya posko itu untuk memberikan layanan konsultasi dan pengaduan atau keluhan menyangkut THR.

"Nantinya Posko harus menyediakan akses komunikasi yang mudah bagi masyarakat untuk konsultasi atau mengadu berupa Telepon Call Center yang berfungsi 1 x 24 Jam, email dan media sosial. Posko juga harus pro aktif merespon setiap pengaduan dan menyelesaikannya dalam batas waktu yang patut," sebutnya, Jumat (22/4/2022).

Ia mengungkapkan, setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan atau tempatnya bekerja, lembaga formal dan nor-formal termasuk jenis usaha UMKM.

Sebab hal itu sebagaiamana ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Setiap perusahaan atau pelaku usaha wajib memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruhnya/perjanjian kerja harian lepas yang telah bekerja minimal 1 bulan," tuturnya.

Baca juga: JADI Tukang Sapu Demi Hidupi Keluarga, Yustina Sangat Menantikan THR dari Pemko Batam

Baca juga: Kapan Pencairan THR PNS dan Honorer Pemko Batam? Ini Jawaban Wali Kota Rudi

Adapun jumlah THR minimal 1 bulan gaji yang telah bekerja lebih setahun dan yang belum genap setahun pembaginya 12 bulan.

"Untuk itu, THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum lebaran, apabila ada korporasi atau pelaku usaha tidak sanggup membayar THR karyawannya maka harus melaporkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat," bebernya.

Lagat pun berharap, agar masyarakat yang tidak merasa puas atas pelayanan Disnaker dapat membuat laporan ke Ombudsman Perwakilan Kepri.

"Bagi masyarakat yang tidak merasa puas atas pelayanan Disnaker dapat membuat laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Kepri pada nomor WhatsApp 08119813737," ungkapnya.(TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika/Novenri Halomoan Simanjuntak)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Kepri