Aturan Sekolah Tatap Muka Sesuai SKB 4 Menteri, PPKM Diperpanjang 10 hingga 23 Mei 2022

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah kembali mengatur sistem pembelajaran sekolah tatap muka di masa pandemi.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Di mana dalam aturan tersebut mengatur tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah dapat digelar di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1, 2 dan 3.

Adapun untuk daerah dengan status PPKM Level 4 dapat melaksanakan PTM dengan 50 persen dari kapasitas.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah kembali memperpanjang aturan PPKM.

Kali ini perpanjangan PPKM berlaku serentak di Indonesia mulai tanggal 10 hingga 23 Mei 2022.

Baca juga: Sekolah Karimun Bakal Belajar Tatap Muka 100 Persen Usai Libur Lebaran, Disdik Beri Pengecualian

Baca juga: Kasus Corona Menurun, Sekolah di Kecamatan Bunguran Timur Kembali Belajar Tatap Muka

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti mengatakan, apabila dalam pelaksanaan PTM ditemukan positivity rate warga satuan pendidikan di sekolah tersebut terkonfirmasi Covid-19 lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, PTM dapat dihentikan 10 hari.

"Sekurang-kurangnya 10x24 jam," kata Suharti dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5/2022).

Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan klaster penularan dan angka positivity rate di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.

Suharti juga mengatakan, apabila hasil surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, perlu dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Suharti menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis.

"Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya," ucap dia.

Baca juga: Tanjung Pinang Stop Belajar Tatap Muka SD/SMP Mulai Hari Ini Imbas Kasus Covid-19 Melonjak

Baca juga: Covid-19 Meningkat, Begini Skema Belajar Tatap Muka Siswa di Karimun

PPKM Diperpanjang

Melansir laman setkab.go.id, pemerintah merilis Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 9 Mei 2022.

"Perpanjangan PPKM kali ini kita laksanakan serentak untuk seluruh wilayah di Indonesia," jelas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, dikutip dari laman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (10/5/2022).

Dia menambahkan, secara substansi terdapat beberapa penyesuaian aturan yang dilakukan.

Di antaranya perubahan jumlah daerah di setiap level PPKM, khususnya menurunnya jumlah daerah di Level 1 dan Level 3, perubahan jam operasional tempat makan yang mulai beroperasi malam hari, serta meniadakan syarat PCR dan antigen untuk beberapa kegiatan di Jawa-Bali.

Safrizal menuturkan, perpanjangan PPKM Jawa-Bali kali ini menunjukkan jumlah daerah yang berada di Level 1 menurun dari 29 daerah menjadi 11 daerah.

Begitu pula dengan daerah di Level 3 menurun dari 2 daerah menjadi 1 daerah.

Sebaliknya, jumlah daerah yang berada di Level 2 naik dari 97 daerah menjadi 116 daerah.

Pola yang sama juga terjadi pada perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali.

Jumlah daerah di Level 1 menurun dari 131 daerah menjadi 88 daerah.

Baca juga: Kapan PPKM Berakhir? Presiden Jokowi Tegaskan sampai Covid-19 Dikendalikan 100 Persen

Baca juga: BATAM Berstatus PPKM Level 1 hingga 25 April 2022

Daerah pada Level 3 juga turut menurun dari 39 daerah menjadi 22 daerah.

Sedangkan jumlah daerah yang berada di Level 2 mengalami kenaikan dari 216 menjadi 276 daerah.

"Menurunnya jumlah Level 1 di beberapa daerah baik di wilayah Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali menjadi warning bagi kita semua bahwa pandemi ini belum sepenuhnya berakhir, jangan sampai gelombang peningkatan kasus terjadi lagi seperti dua tahun belakangan ini," tegas Safrizal.

Di lain sisi, Safrizal meminta seluruh pemerintah daerah untuk tetap waspada dengan adanya potensi lonjakan kasus Covid-19 setelah Idul Fitri.

"Walaupun kasus masih terpantau stabil, namun kita sadar betul bahwa inkubasi virus ini dapat mencapai 14 hari," tegasnya.

Oleh karena itu, dia minta kepada seluruh pemerintah daerah terus waspada dan tetap berkonsentrasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan, dengan selalu memperkuat testing, tracing, dan treatment dalam pola penanganan pandemi.

.

.

.

(TRIBUNBATAM.id)