BATAM TERKINI
PPDB Batam, Kadisdik Kepri Sayangkan Orangtua Ngotot Anak Masuk Sekolah Favorit
Kadisdik Kepri Andi Agung menyayangkan orangtua calon peserta didik yang anaknya ikut PPDB Batam ngotot agar buah hatinya masuk sekolah favorit.
lihat foto
Hal yang sama juga terjadi di SMA Negeri 1 Batam. Apabila tak tertampung masih bisa masuk ke SMA Negeri 24.
Baca juga: Kisruh PPDB Batam, Ida Bingung Anaknya Tak Diterima Masuk SMAN 1 Batam
"Masih bisa nambah 3 lokal. Jangan paksakan ke satu sekolah. Takutnya tak kondusif dalam proses belajar," katanya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri mengaku keputusan diterima atau tidak di SMA Negeri 3 Batam berada pada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Pemko Batam dalam hal ini hanya memfasilitasi apa yang menjadi keluhan orangtua calon peserta didik itu.
"Dari awal kami sudah beritahukan, bahwasanya keputusan tetap berada kepada Gubernur. Tapi karena demo ke kantor Pemko Batam maka kami fasilitasi," ujar Yusfa, Rabu (13/7/2022).
Pemko Batam sudah bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dengan tembusan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk memberikan solusi untuk anak-anak yang tidak tertampung.
"Sampai sekarang kita masih belum menerima balasan surat. Saya dapat info dilapangan ada beberapa yang diterima. Ini dalam tanda petik dapat menimbulkan ke khawatiran bagi orangtua yang belum diterima," katanya.
Yusfa meminta Disdik Provinsi Kepri memberikan solusi kepada orangtua yang belum diterima disekolah manapum ataupun yang sudah diterima di sekolah lain tapi tetap bersikeras ingin masuk SMA Negeri 3.
Nasib ratusan siswa yang tidak masuk di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bergantung pada keputusan Gubernur Ansar Ahmad.
Terpisah, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Provinsi Kepri di Batam, Nor Muhammad mengatakan, pihaknya akan menampung berbagai keluhan wali murid itu. Ia akan mendata para wali murid itu dan melaporkannya ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk segera ditindaklanjuti.
Baca juga: Penyakit Menahun PPDB Batam, Stigma Sekolah Swasta Masih Lekat Ketimbang Negeri
"Tetap kita berikan arahan dan pemahaman. Bagi yang alamatnya memang dekat, kita akan data. Kalau KK-nya bermasalah akan kita data. Kita laporkan ke pak Gubernur bagaimana kebijakannya," ungkap Nor.
Menurutnya, masalah serupa juga terjadi di ada SMAN 1 dan SMA Negeri 5 Batam. Permasalahan itu muncul karena jumlah penduduk di sekitaran sekolah itu cukup padat.
Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah kuota yang terbatas di setiap sekolah. Ia pun meminta agar para wali murid itu untuk bersabar sembari menunggu kebijakan Gubernur Kepri.
"Jumlah penduduknya memang banyak. Sementara kuota terbatas," katanya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
Berita Tentang Batam
