Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

MV Puteri Anggraeni 05 Stop Beroperasi, Dishub LH Anambas Minta Kapal Pengganti

Pemkab Anambas telah minta kapal pengganti rute dari dan ke Tanjungpinang - Batam - Anambas ke manajemen feri MV Puteri Anggraeni 05.

TRIBUNBATAM.id/NOVEN SIMANJUTAK
Kepala Dishub LH Kabupaten Kepulauan Anambas, Ekodesi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada pihak manajemen feri MV Puteri Anggraeni 05 segera mendatangkan kapal pengganti rute dari dan ke Tanjungpinang - Batam - Anambas secepatnya.   

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada pihak manajemen feri MV Puteri Anggraeni 05 segera mendatangkan kapal pengganti rute dari dan ke Tanjungpinang - Batam - Anambas secepatnya.

Desakan itu telah diajukan melalui surat oleh Dinas Perhubungan Laut dan Lingkungan Hidup (Dishub LH)  kepada PT. Putra Maju Global Indonesia cabang Anambas.

Kepala Dishub LH Kabupaten Kepulauan Anambas, Ekodesi mengaku, pihaknya telah menyurati pihak manajemen feri sebanyak dua kali, yakni dibulan Juni dan Juli.

"Kita memang sudah mengetahui bahwa pihak pengelola kapal  telah meneken kontrak kerja sama untuk pelayaran rute internasional dari Tanjungpinang ke Malaysia. Namun kita sudah surati satu bulan yang lalu dan hari ini," ucapnya, Rabu (20/7/2022) malam.

Dijelaskannya pula, keberadaan mode transportasi laut yang telah melayani kebutuhan penyeberangan masyarakat Anambas selama lebih kurang dua tahun itu sangatlah dibutuhkan oleh sejumlah kalangan masyarakat yang ingin melakukan penyeberangkan antar daerah.

"Jadi selain karena dibutuhkan kalangan masyarakat, alasan kita juga karena sudah ada kerja sama antara kedua belah pihak. Maka, sampai masa izinnya selesai kapal pengganti itu harus disegerakan," ujarnya.

Baca juga: Konflik Lahan di Batam, Warga Kaveling Taman Yasmin Minta Sikap Pemerintah

Tidak hanya permintaan dari pemerintah daerah, kata Ekodesi permintaan lainnya juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

"Bahkan surat permintaan kapal pengganti itu juga diajukan oleh sejumlah LSM dan tokoh masyarakat kepada pihak manajemen kapal supaya segera didatangkan," sebutnya.

Diungkapkan lagi oleh Ekodesi, bahwa masa perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada  pihak manajemen kapal hingga saat ini masih tersisa enam bulan ke depan.

"Informasinya surat permintaan kita akan dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Namun jika tidak direalisasi maka akan kita evaluasi dan beri catatan, kalau sanksi tentunya tidak ada," jelasnya. (TRIBUNBATAM.id/Noven Simanjuntak)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved