BERITA KRIMINAL
Polres Bintan Periksa Pengusaha Ikan Buntut BBM Solar Nelayan Langka
Langkanya BBM jenis solar untuk nelayan, penyidik Polres Bintan memeriksa pengusaha ikan bagian dari 20 saksi yang diminta keterangannya.
Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Septyan Mulia Rohman
Sehingga kapal-kapal kecil yang digunakan nelayan kecil menjadi susah didapatkan.
Baca juga: Pasca Kenaikan Harga BBM, Satpolairud Polres Bintan Beri Bantuan Beras ke Nelayan
"Jadi jangan dipukul rata, sehingga menyebabkan BBM jenis solar langkah," terangnya.
Selain itu, sejumlah kapal di wilayah Bintan Timur juga sudah ada tidak aktif melaut lagi. Namun, terkadang diduga masih mengambil BBM subsidi.
"Maka dari itu kita meminta kepada Pemerintah mendata ulang kapal nelayan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Bintan," terangnya.
Muji juga menambahkan, harus di data ulang dan harus membagi-bagi. Yang 10 GT kebawah dan yang 10 GT keatas harus tidak disamakan.
"Itu yang kadang-kadang sangat disayangkan. Cuma kenapa pemerintah kita seperti tidak mau mendata ulang. Sementara kita yang nelayan kecil yang menjadi korban," ucapnya.
Akibat langkahnya BBM jenis solar, sehingga banyak nelayan kecil di Bintan Timur yang tidak melaut.
"Seharusnya nelayan kecil yang benar-benar mendapatkan subsidi atau perhatian pemerintah penuh. Tapi alhasil tidak mendapatkan hal itu," ungkapnya.
Ia juga mengimbau agar para nelayan supaya dapat mengurus surat-surat, khususnya E-Pass Kecil.
Baca juga: Menanti Penegak Hukum Bongkar Dugaan Penimbunan BBM Solar Subsidi di Lingga
"Dengan adanya pengurusan E-Pass Kecil ini, kita mengetahui ada berapa ratus kapal yang masij beroperasi, termasuk jenis kapalnya," ucapnya.
REAKSI Plt Bupati Bintan
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan, Roby Kurniawan menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dan sudah menggelar rapat dengan pihak Pertamina terkait keluhan nelayan.
Pertamina menyampaikan persoalan kuota itu ada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Terkait hal ini, lewat Gubernur Kepri Ansar Ahmad, juga sudah menyusulkan penambahan kuota BBM.
"Dari informasi yang kita dapat dari hasil Rapat Kerja (Raker) di Provinsi, pengajuan kuota yang dari belakang itu dimajukan untuk pemenuhan BBM bersubsidi, khususnya solar," terangnya belum lama ini.