Kepala DKP Kepri Tanggapi Unjuk Rasa HNSI Anambas, Sebut sudah Lapor ke Gubernur

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Aksi unjuk rasa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Anambas mendapat reaksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

Diketahui dalam aksi ini massa membawa empat poin tuntutan. Tuntutan massa aksi ditanggapi langsung oleh Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad melalui sambungan seluler staf Kantor Cabang DKP Kepri di Anambas.

Dengan dibantu pengeras suara, Said merespons baik aksi damai nelayan yang berlangsung dapat berjalan aman dan kondusif.

Ia mengatakan terkait tuntutan nelayan Anambas, pihaknya telah melaporkan hal itu kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Nantinya Gubernur Ansar akan melakukan kunjungan kerja langsung ke Anambas guna membahas sekaligus memberi solusi terkait persoalan kinerja DKP Cabang Anambas serta keberadaan nelayan di Anambas.

"Insya Allah di bulan Ramadan ini, beliau akan kunjungan kerja ke Anambas. Kami sudah pesankan ke biro humas dan protokol supaya nantinya kunjungan pertama bisa langsung ke Anambas," ucapnya, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: HNSI Gelar Unjuk Rasa di Kantor DKP Kepri di Anambas, Bawa Empat Tuntutan

Said mengungkapkan, dengan telah digantinya Kepala Kantor Cabang DKP di Anambas yang baru, diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kinerja pelayanan bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas.

"Saya sudah arahkan Kepala Kantor Cabang DKP di Anambas, yaitu Pak Muhammad Sukri untuk segera minggu depan ke Anambas. Kalau besok hingga tiga hari ke depan, kebetulan ada undangan dari kementerian terkait pengelolaan pelabuhan. Alhamdulillah beliau mendapat pembekalan terlebih dahulu," terangnya.

Said yang baru menjabat tiga hari di sebagai Kepala DKP Kepri itu melanjutkan, masukan dan tuntuan nelayan tentunya akan menjadi perhatian serius bagi pihaknya dan Gubernur Kepri.

Itu dalam aspek pelayanan dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah kepulauan baik Anambas dan Natuna.

Ia menambahkan, terkait alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan yang masuk ke wilayah tangkap nelayan tradisional, pihaknya akan melakukan penertiban terkait itu.

Baca juga: Bisa Picu Konflik Nelayan, HNSI Anambas Surati Gubernur Soal Penempatan Alat Tangkap Ikan

"Nantinya saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PSDKP Batam, SDKP Anambas maupun Loka Konservasi agar persoalan ini dapat ditegaskan," sebutnya.

Di samping itu, menurutnya dengan potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada di Anambas, sudah selayaknya untuk dikembangkan dan dikuatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat maupun nelayan yang ada.

"Ke depan pengelolaan potensi yang besar dan luar biasa ini kiranya dapat menghasilkan kesejahteraan bagi kita bersama. Nanti akan kita segerakan pembahasan ini bersama Gubernur saat kunjungan ke Anambas," kata Said mengakhiri. (Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google