Cek Jalan Rusak di Semarang, Ganjar Pranowo Mengaku Jalankan Perintah Walikota

Pengecekan jalan rusak di Semarang diakui Gubernur Jateng sekaligus menjalankan perintah Walikota Semarang yang mengeluh kepadanya.

TribunBatam.id/Dok Humas Pemprov Jateng
JALAN RUSAK DI SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengecek jalan rusak di Semarang, Kamis (16/3/2023). Sambil bersepeda bersama istrinya, Ganjar Pranowo mengaku mendapat perintah dari Walikota Semarang untuk mengecek kondisi Jalan Brigjen Sudiarto. 

Tujuannya memudahkan pekerja jika harus melakukan pengerukan.

“Problemnya banyak yang di depan rumah, ada toko, baru dicornya permanen. Maka kami akan sosialisasikan, kalau nggak kami bongkar. Kalau itu tidak dilakukan maka nanti yang terjadi protesnya luar biasa. Itu contoh saja,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya AR Hanung Triyono menuturkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan ruas Jalan Brigjen Sudiarto sepanjang 6,35 kilometer dengan nilai anggaran total Rp 20 Miliar.

Dari situ, Ganjar Pranowo langsung menuju ke Jalan Medoho Raya.

Jalan tersebut merupakan jalan milik Pemkot Semarang yang dibantu betonisasi dengan Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp 3,9 miliar.

“Ini bantuan keuangan kami ke pemerintah kota. Jadi kami bantu pemerintah kota untuk kita bisa membantu mempercepat infrastuktur-infrastruktur yang memang butuh bantuan kami, dukungan kami. Ini juga kami lakukan di kabupaten/kota yang lain,” ujarnya.

Ganjar Pranowo senang karena pekerjaan betonisasi di sepanjang Jalan Medoho Raya itu hasilnya bagus.

Di sisi lain, dalam masa penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024 ini Ganjar berharap pos anggaran bantuan akan tersebar merata.

“Sehingga nanti bisa kita bagi untuk ke kabupaten/kota yang mohon maaf lebih rendah kapasitasnya atau kabupaten/kota yang miskin, sumber pendapatan tidak tinggi tapi butuh bantuan lebih gede. Ini yang coba kita bantu,” jelasnya.

Apalagi selama dua tahun belakang banyak pos anggaran yang direfocusing untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Sehingga pos anggaran yang disusun di RAPBD tahun anggaran 2024 harus maksimal.

“Nah berapa banyaknya kami minta perkiraan dari Dinas Bina Marga untuk menghitung. Sehingga di akhir Musrenbang nanti kami sudah tahu berapa angka yang dibutuhkan karena dua tahun kemarin kami tidak memperbaiki. Dugaan saya gede, kalau gede nanti kami minta persetujuan DPRD,” tandasnya.(TribunBatam.id/*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved