MLC Air Mengalir Sampai Mana, Narsum Kompak Minta BP Batam Evaluasi PT Moya

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Program Mata Lokal Corner (MLC) Tribun Batam dengan tema 'Air Mengalir Sampai Mana?' mendapat atensi dari sejumlah narasumber yang hadir.

Pada program MLC Tribun Batam, Kamis (11/5/2023) kali ini, mengundang Nuryanto, Ketua DPRD Batam, Immanuel Dermawan Purba, Sekretaris Exco Partai Buruh Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPC Gerindra Batam, Chris Topan, Sekretaris DPW PPP Kepri dan Lik Khai Bendahara DPD Nasdem Batam sebagai narasumber.

MLC Tribun Batam juga mengundang pihak SPAM Batam dan PT Air Batam Hilir namun tidak datang.

Para narasumber yang hadir berpandangan sama, bahwa air sebagai sumber kehidupan merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi secara maksimal bagi masyarakat, khususnya warga Batam.

Memang sejak peralihan dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke PT Moya Indonesia, persoalan suplai air kerap tidak maksimal dirasakan warga Batam.

Padahal Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, telah memberikan atensi dan ketegasan kepada pihak pengelola air tersebut.

Hingga kini jawaban dan solusi dari persoalan tersebut masih dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Baca juga: Bincang Mata Lokal Corner, PPP Minta Kinerja Pengelolaan Air di Batam Dievaluasi

Sekretaris DPW PPP Kepri, Chris Topan mengatakan, persoalan suplai air yang menahun kerap dirasakan warga Batam.

Menurutnya, pelayanan yang tidak maksimal dari BP Batam melalui mitra pengelola patut dievaluasi guna memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Bahkan katanya, bila tidak mampu pihak pengelola dapat dikenakan sanksi pinalti hingga pergantian.

Dengan persoalan ini, lanjutnya, jangan sampai karena adanya kontrak kerja sama mengenyampingkan hajat masyarakat dan membuat warga mengeluh akibat kekurangan air.

"Ya kalau memang tidak mampu evaluasi. Kalau memang kontraknya harus ada pinalti, ya lakukan ganti dengan yang lain yang lebih layak dan mampu," ucapnya.

Ia mencontohkan pengalamannya saat berkeliling ke Tanjung Uncang, tepatnya kawasan rusun.

Ada warga yang dalam kondisi hamil harus mengangkat air dengan ember karena air tak mengalir, lalu warga itu kelelahan dan mengalami keguguran.

"Kan ini menyedihkan. Hanya karena air kemudian nyawa jadi terancam," ucapnya dalam sesi dialog.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat lebih peka dan bertanggungjawab mengevaluasi pihak pengelola agar persoalan suplai air di Batam segera teratasi.

Baca juga: Air Mengalir Sampai Mana Dalam Mata Lokal Corner Tribun Batam, Hadirkan 5 Narsum

"Harapan kita, persoalan air ini dapat segera diselesaikan. Pemerintah harus lebih sensitiflah atau orang-orang yang mengelolanya. Tanggungjawab ini bukan hanya sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi ini bicara hidup, maka amanahlah," sebut Chris.

Senada, Sekretaris Exco Partai Buruh Kepri Immanuel Dermawan Purba menuturkan, persoalan suplai air di Batam ini berdampak signifikan dirasakan para buruh.

Perkiraannya dari 1,2 juta data penduduk Batam, 80 persen merupakan kelompok buruh atau pekerja, khususnya di kawasan Tanjung uncang, Kabil dan Sekupang.

Pihaknya mendapati, lemahnya pelayanan suplai air kepada warga dilandasi atas kesalahan proses awal penunjukan kepada pihak pengelola air yang baru.

Dengan problem saat ini, pihaknya menilai, pihak pengelola tidak mampu atau kompeten dalam mengelola bisnis air di Batam.

"Ini bahaya, karena tidak ada orang yang mampu hidup tanpa air. Sudah berapa banyak orang yang tersiksa bertahun-tahun menampung air di malam hari," ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, pihaknya turut mempertanyakan fungsi kontrol legislatif, baik pusat hingga ke daerah, guna menjawab aspirasi dari masyarakat.

"Jujur saja saya katakan, aspirasi masyarakat kemana harus disalurkan. Yang lucunya nanti, Wali Kota Batam bertanya terhadap rakyatnya, Kepala Otorita Batam yang menjawab"

"Fungsi kontrol itukan di DPR, seperti yang disampaikan Ketua DPRD Batam tadi. Itu melalui Komisi VI DPR RI, terus mau seperti apa kita," ungkapnya.

Sementara Lik khai, Bendahara DPD Nasdem Batam menilai, dengan persoalan suplai air yang tidak optimal dan belum teratasi ini akan menjadi penghambat bagi dunia investasi di Batam.

Menurutnya, penamaan Batam sebagai kota industri atau kota modern belum layak untuk disandang Batam, apabila layanan utama seperti air dan listrik belum dapat teratasi.

Hal ini menunjukkan, keberadaan Batam dalam segitiga arus perkembangan industri dengan Johor dan Singapura akan semakin melemah.

Lik Khai mengungkapkan, hampir setiap hari informasi gangguan pelayanan air tersebar dan dirasakan oleh masyarakat di setiap wilayah diBatam.

"Yang menjadi pertanyaan kita, pertanggungjawabannya dimana. Saya hanya harapkan BP Batam sama Moya bisa duduk bersama, klarifikasi sampaikan ke publik apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya jelas," serunya.

Untuk mengatasi ini, ia berharap elemen masyarakat dan DPRD Batam dapat menyamakan suara dan tidak tinggal diam meminta kejelasan dari pihak pengelola air.

"Kita harus kompak dan tidak bisa lagi duduk diam. Ini tidak boleh berkepanjangan terus. Nanti mereka merasa tidak berdosa. Kita harus selesaikan masalah air ini, karena ini kebutuhan kita bersama," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Nyanyang Haris Pratamura Ketua DPC Gerindra Batam menyebutkan, pihaknya selaku Komisi III DPRD Provinsi Kepri telah dua kali melayangkan surat ke pihak pengelola air di Batam.

Dalam agenda rapat itu, pihaknya mengaku, baik BP Batam maupun PT Moya secara bergantian mangkir dari undangan yang diberikan.

Ia mengatakan, undangan yang ditujukan bertujuan untuk mendengar langsung penyebab persoalan tidak maksimalnya layanan suplai air di Batam.

"Dari Komisi III sudah dua kali memanggil. Pertama dari BP Kawasan tidak hadir, keduanya dari manajemen Moya juga tidak hadir. Padahal masyarakat menunggu solusi atau jawaban atas persoalan ini," ungkapnya.

Sebagai upaya dorongan, pihaknya pun mengaku akan bersurat dan mengunjungi Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat ini.

"Memang mereka bertanggungjawab langsung ke Komisi VI DPR RI. Tapi kita sebagai masyarakat Batam yang merasa dirugikan. Seharusnya mereka kan mengadu dulu ke DPRD Batam, lalu DPRD Provinsi dan DPR RI. Mungkin nanti kami akan datang ke Komisi VI DPR RI untuk menanyakan persoalan ini," pungkasnya. (Tribunbatam.id/Novenri Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google