Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Penerimaan Pajak Kepri Naik hingga April 2023

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Indra Soeparjanto ungkap pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,52 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kepri itu lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat sebesar 5,03 persen.

Sementara dalam hal kontribusi, Kepri sebagai bagian dari regional Sumatera berkontribusi sebesar 7,38 persen terhadap PDRB Sumatera, dan mendukung PDB nasional sebesar 1,61 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year (yoy) mendapat peringkat pertama di antara provinsi lainnya di Sumatera," ujar Indra, Kamis (11/5/2023) saat konferensi pers perkembangan APBN dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), di Aula PSO Kanwil DJBC Kabupaten Karimun.

Indra menambahkan, sebagai instrumen fiskal, peran APBN juga menjadi aspek penting dalam mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.

"Kebijakan anti-siklus APBN selama pandemi Covid-19 turut berperan efektif. Keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 melalui efektivitas kebijakan fiskal dan APBN 2022 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi," ujarnya.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2022 Tertinggi Selama Tujuh Tahun Terakhir

Dari segi pendapatan, hingga akhir April Kepri memperoleh sebesar Rp 4.216,59 miliar.

Jumlah tersebut 35,70 persen dari target penerimaan pajak dan PNBP.

"Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, hingga April 2023 sebesar Rp 3.608,32 miliar atau 37,79 persen dari target pendapatan pajak tahun 2023, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2022," ujarnya.

"Total belanja negara di Kepri sampai akhir April 2023 sebesar Rp4.159,80 miliar atau 25,31 persen dari total pagu," timpanya.

Indra merincikan, jika total belanja negara di Provinsi Kepri terdiri atas belanja pemerintah pusat hingga April sebesar Rp 1.824,80 miliar atau 21,49 persen.

"Selanjutnya terdapat realisasi penyaluran TKDD di Provinsi Kepri sebesar Rp 2.335,00 miliar atau 29,41 persen," jelasnya.

Sementara sampai dengan akhir Februari 2023, transfer ke daerah yang telah tersalurkan yakni Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa, TKDD tahun 2023 mengalami peningkatan 5,17 persen.

"Dibandingkan 2022 dikarenakan pada beberapa pemerintah daerah terdapat proyek Prioritas Nasional dan Major Project pada tahun 2023," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kepri Capai 4,7 Persen Tahun 2023

Selain itu, pihaknya menyebut ada beberapa strategi isu di regional Provinsi Kepri per 30 April 2023.

Di antaranya terkait dengan perkembangan kondisi ekspor-impor, Covid-19, dan tingkat inflasi.

"Strategic issue terkait ekspor-impor di Provinsi Kepri pada akhir Maret 2023, tercatat adanya penurunan ekspor sebesar 8,40 persen dengan perolehan nilai ekspor sebesar US$1.667,87 juta (m-to-m). Kemudian, untuk nilai impor pada akhir Maret 2023 mencapai US$1.635,95 juta (m-to-m), yang mengalami peningkatan 4,08 persen dibandingkan dengan bulan Februari 2023," ujarnya.

Indra menambahkan, strategic issue ketiga yang dilakukan adalah perkembangan ekonomi dalam segi regional.

"Perekonomian Kepri pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,51. Pada bulan April 2023, gabungan 2 kota di Provinsi Kepri (Batam dan Tanjungpinang) mengalami inflasi sebesar 4,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,72," ujarnya.

Menurutnya, inflasi ini terjadi karena kenaikan IHK dari 109,25 pada April 2022 menjadi 113,72 pada April 2023.

Dari dua kota IHK di Kepri, tercatat Kota Batam mengalami inflasi (yoy) sebesar 4,16 persen, Tanjungpinang sebesar 3,63 persen.

"Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan di diharapkan dapat mengawal APBN sebagai instrumen fiskal menjadi optimal pada Provinsi Kepri," ujarnya.

(*/TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google