Balon DPD RI Kepri Ismeth Abdullah Tanggapi RUU Kepulauan Belum Disahkan Jadi UU

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ismeth Abdullah, Bakal Calon DPD RI dapil Kepri menilai, belum munculnya UU Daerah Kepulauan diakibatkan pimpinan DPD RI yang kurang gigih dan fight dalam mencetuskan UU Daerah Kepulauan.

Sementara perjuangan agar RUU Daerah Kepulauan itu segera disahkan menjadi UU sudah berlangsung lama.

Hal ini disampaikan mantan Gubernur Kepri pertama itu saat jadi narasumber dalam Mata Lokal Corner Tribun Batam bahas tema 'Uji Sakti DPD Dorong RUU Kepulauan', Kamis (18/5/2023).

Menurut Ismeth, DPD merupakan lembaga tinggi negara dan harus bisa mencetuskan UU tersebut.

"DPD tidak boleh merasa lebih rendah dari DPR, itu kuncinya. Mau tidak fight?," ujarnya di Studio Tribun Batam.

Menurut Ismeth, meskipun yang berhak membuat undang-undang adalah DPR, namun DPD juga harus ikut mengatur undang-Undang yang bersinggungan dengan rakyat termasuk UU Kepulauan.

"Memang harus fight untuk membentuk UU Daerah Kepulauan. Komandonya tentu dari pimpinannya, maka harus fight," katanya.

Baca juga: Uji Sakti DPD Dorong RUU Kepulauan Dalam Bincang Mata Lokal Corner Tribun Batam

UU Daerah Kepulauan diyakini akan memberikan pengaruh besar bagi pembangunan di Kepri.

Pasalnya, Kepri yang 96 persen wilayahnya adalah laut, terdiri dari 2.408 pulau memiliki rentang yang sangat jauh.

Potensi maritim pun belum tergarap dengan maksimal.

Salah satu poin penting dari RUU Daerah Kepulauan, adanya dana khusus kepulauan, besarnya minimal 5 persen dari dana transfer umum yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain Ismeth Abdullah, Anggota DPD RI dapil Kepri, Ria Saptarika, dan Richard Hamonangan Pasaribu, serta Bakal Calon DPD RI dapil Kepri, Stephane Gerald Martogi Siburian juga menjadi narasumber dalam program MLC Tribun Batam Kamis ini.

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google