Kejar Target UHC, Pemko Tanjungpinang Libatkan Lurah dan Masyarakat

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemko Tanjungpinang meminta lurah beserta RT/RW untuk mempercepat validasi data kemiskinan dan pendataan BPJS Jamkesda.

Lurah dan RT/RW diapresiasi karena semangatnya sebagai inisiator, agar Universal Health Coverage (UHC) dapat terwujud.

“Dengan capaian kepesertaan jaminan kesehatan di wilayah ini, memberikan rasa optimis bahwa 98 persen akan dicapai UHC di Kelurahan Senggarang. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah bahwa seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan itu mampu berinovasi," ucap Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, Sabtu (3/6/2023).

Lebih lanjut Endang mengatakan, Kelurahan Senggarang dapat menjadi contoh dalam melakukan advokasi dan turun langsung mendata siapa saja yang belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, agar tepat sasaran dan UHC segera terwujud.

Dikatakannya, saat ini terjadi fenomena kemiskinan tertutup.

Yaitu orang yang tertutup untuk menyatakan bahwa dirinya miskin dengan kondisi rumah yang bagus, namun untuk pemenuhan kebutuhan hariannya tidak tercukupi.

"Tentu ini perlu dibantu, maka perlu didata kalau bisa masukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai warga yang seperti itu menderita tanpa diketahui. Pemerintah dan regulasi institusi pelayanan selalu memberikan kemudahan dan mencari solusi,” kata Endang.

Baca juga: Prestasi Pemkab Anambas, Wapres RI Serahkan UHC Award 2023

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menjelaskan, berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini ditargetkan oleh Presiden RI pada 2024 harus 0 persen.

Sedangkan kategori kemiskinan ekstrem dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah warga yang penghasilan per harinya maksimum 11 ribu per kapita.

“Kami minta bantuan dari semua pihak untuk memverifikasi dan mengecek kebenaran data, serta perlu adanya identifikasi terhadap kemiskinan ekstrem. Baru kemudian kita akan lakukan upaya-upaya untuk membantu mereka mengangkat dari angka kemiskinan," ujar Zulhidayat.

Di tempat yang sama Lurah Senggarang, Edi Susanto, memaparkan mengenai Senggarang menuju UHC.

Kelurahan senggarang memiliki data sebanyak 384 jiwa yang belum memiliki BPJS Kesehatan, sehingga Kelurahan Senggarang akan membuat suatu inovasi yaitu inovasi PESIAR agar masyarakat senggarang memiliki BPJS Kesehatan menuju UHC 98 persen.

“Inovasi PESIAR yaitu "PE" berarti melakukan pemetaan terhadap warga Senggarang yang belum memiliki BPJS Kesehatan, kemudian "SI" yang berarti melakukan penyisiran terhadap warga Senggarang yang belum memiliki BPJS Kesehatan, dan "A" yang berarti advokasi yaitu melakukan komunikasi persuasif terhadap warga senggarang yang belum memiliki BPJS Kesehatan dalam pengambilan kebijakan, serta "R" yang berarti melakukan registrasi terhadap warga senggarang yang belum memiliki BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Kemudian dari data BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang terkait peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN, hingga bulan mei 2023, dari 229.553 jiwa jumlah penduduk Kota Tanjungpinang menurut data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) semester 1 tahun 2022 yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 213.559 atau sekitar 93,03 persen.

Data tersebut akan terus bergerak setiap bulannya mengikuti perkembangan dan kondisi di lapangan.

Baca juga: Mendagri Puji Pemko Tanjungpinang Jaga Inflasi Tetap Rendah