Banyak Perusahaan Asing Sewakan Alat Berat di Batam, Udin Singgung Aturan dalam UU

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mendapat keluhan dari pengusaha alat berat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Keluhan tersebut terkait banyaknya Penanam Modal Asing (PMA) yang menyewakan alat berat dari luar negeri di Kota Batam.

"Kami mendapat keluhan dari pengusaha lokal alat berat di Batam terkait banyaknya perusahaan asing yang menyewakan alat beratnya di Kota Batam," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Rabu (7/6/2023).

Satu diantaranya, kata dia, perusahaan asing TH yang beroperasi di Batuampar.

Perusahaan ini merupakan PMA, namun alat berat yang ada di perusahaan tersebut tidak dipakai sendiri, melainkan disewakan ke perusahaan yang ada di Kota Batam tanpa menggandeng perusahaan lokal.

"Kita memang tak menghalangi PMA di Kota Batam. Tapi harus sesuai dengan prosedurnya. Contoh, ada perusahaan asing di Batam dan menyewakan alat beratnya. Dalam undang-undangnya tak boleh," tegasnya.

Udin menilai perusahaan TH ini melakukan monopoli penyewaan alat berat ke perusahaan besar, seperti perusahaan di kawasan Kabil, dan lainnya.  

Dominasi ini menyebabkan perusahaan penyewaan alat berat lokal mengeluhkan terkait hal ini.

Perusahaan lokal hanya bisa menonton monopoli yang dilakukan perusahaan PMA ini.

"Aturannya tidak boleh perusahaan asing langsung menyewakan seperti itu. Mereka harus menggandeng perusahaan lokal. Nah, itu yang tidak berjalan. Kalau begini terus bisa jadi perusahaan lokal tutup. Dampaknya investasi juga," tutur pria yang menjabat sebagai Ketua IKABSU Kota Batam ini.

Ia melanjutkan apabila alat berat tersebut didatangkan dari luar dan dipakai untuk perusahaan itu sendiri, tidak menjadi masalah.

Namun apabila disewakan ke perusahaan lain, itulah yang menjadi masalah.

"Seperti sekarang ada project Pluto di PT SMOE, alat beratnya dari Singapura. Pengusaha lokal hanya menonton. Sementara proyek ini hanya Singapura dan Australia. Sebenarnya ada proyek seperti itu harus ada melibatkan pengusaha lokal," katanya.

Baca juga: AIR SPAM Batam Tak Ngalir Dua Hari, Warga Bukit Raya Berharap Kiriman Air Bersih

Sementara itu, kata dia, terkait regulasi masuknya alat berat ke Kota Batam perizinannya melalui BP Batam berdasarkan.

Itupun perizinannya untuk dipakai perusahaan sendiri bukan untuk disewakan ke perusahaan lain.

Semestinya, kata dia, BP Batam harus secara detail menanyakan penggunaan alat berat tersebut.

Setidaknya harus menggandeng pengusaha lokal. Pengusaha lokal berharap dilibatkan dalam projek perusahaan untuk bekerjasama.

"Ironisnya alat berat yang sudah masuk disini dijual lagi," katanya.

Menurutnya apabila pengusaha lokal dilibatkan maka akan menambah pajak sewa menyewa alat berat.

Pajak tersebut bernilai cukup besar dan masuk untuk negara Indonesia.

"Sewa crane 80 ton saja bisa ratusan juta perbulannya. Bayangkan pajaknya berapa untuk negara. Nah, sekarang Crane mereka banyak duduk padahal projek banyak," katanya.

Ia menambahkan apabila kondisi ini terus terjadi, pengusaha lokal alat berat di Kota Batam bisa 'Collapse'.

"Kami juga mendorong BP Batam untuk tegas juga soal ini. Kalau perlu buat aturan tertulis terkait wajib melibatkan perusahaan lokal ini. Jangan sampai perusahaan lokal tutup karena tidak kebagian proyek, akibat monopoli perusahaan asing ini," tuturnya.

Pengusaha lokal juga meminta untuk dilibatkan dalam projek perusahaan untuk bekerjasama. 

"Kalau tidak ada project, alat berat mereka akan ini menganggur. Sedangkan biaya perawatan dan pemeliharaan terus berjalan. Jadi saya mohon kepada BP Batam untuk melihat hal ini juga. Kasihan pengusaha lokal kita ini. Kita mendukung PMA namun jangan abaikan yang lokal ini," kata Udin.

Ke depan pihaknya juga akan mencoba berkomunikasi dengan perusahaan asing tersebut.

Kalau tidak ada perubahan, nanti bisa sidak atau pengecekan ke perusahaan. 

"Karena kami juga pengen tahu ini regulasi, dan aturan yang mereka pakai. Pengusaha lokal juga harus diperhatikan," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)