Hadi Chandra Bereaksi Provinsi Natuna Anambas Disebut Hanya Untungkan Elite

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Direktur perwakilan Public Trust Institut Kepri, Robby Patria menyebut pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas kecil kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut akademisi UMRAH ini, pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas hanya memperkaya elite politik.

Berkaca dari awal pembentukan Kabupaten Natuna dan Anambas, dimana jika dilihat sampai saat ini yang merasakan pemekaran menjadi Kabupaten adalah elite politik.

Elite politik yang dimaksud mulai dari Anggota dewan, Pejabat bupati dan bahkan mirisnya lagi dampak dari pemekaran malah dirasakan oleh masyarakat luar, khususnya para pegawai, karena anak daerah kalah saing dengan orang luar.

Robby menjelaskan dirinya bukan dari anggota politik dan juga bukan warga Natuna.

Dirinya melihat rencana pembentukan provinsi khusus Natuna Anambas dari sisi akademis.

Dimana jika dilihat dari sisi akademis Provinsi Khusus Natuna Anambas sangat tidak layak.

"Berbicara dari sisi akademis, tentu harus melihat semua sisi, bukan hanya geografis, wilayah atau pembangunan. Tetapi seluruh aspek harus dilibat dan diuji," kata Robby Patria dalam program Mata Lokal Corner, Kamis (8/6/2023).

Berbicara mengenai penghasilan Wilayah Natuna sangat tidak layak, karena tidak memiliki penghasilan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

"Kita lihat sekarang, walaupun Natuan memiliki Gas dan jadi perlintasan jalur internasional, tetapi hal itu dikelola oleh pusat. Bahkan paling celaknya dana bagi hasil dari gas dari pusat ke Provinsi Kepri, yang paling banyak menerima adalah Kota Batam," sebutnya.

Sementara berbicara mengenai pembangunan sampai saat ini pembangunan yang ada di Natuna rata-rata dilaksanakan oleh pusat, bukan provinsi apalagi daerah.

Sementara mengenai pejabat maupun anggota dewan yang ada di Natuna dan Anambas, tetap lingkaran orang-orang yang sama, tidak ada berbeda bahkan ada yang belum berganti.

"Jadi jelas pemekaran tidak selamanya mensejahterakan masyarakat tetapi memperkaya elit politik dan partai," tegasnya.

Sementara untuk pegawai sendiri kata Robby, bisa dilihat anak daerah sangat jarang karena kalah bersaing dengan orang luar.

"Bahkan kalau kita lihat sejak terbentuknya kabupaten Natuna dan Anambas, warga yang menjadi nelayan tetap jadi nelayan, bahkan anak-anaknya juga tetap nelayan," sebutnya.