BREAKING NEWS, Buruh Batam Gelar Demo ke Kantor Walikota, Ini Tuntutan Mereka

"Bayangkan dalam RUU Kesehatan dikatakan tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi. Sangat mungkin tenaga medis dan kesehatan Indonesia tersingkirkan," ujarnya.

Kelima, tingkatkan pengelolaan air dan energi listrik untuk masyarakat Kota Batam.

Pertemuan ini di sambut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemko Batam, Yusfa Hendri di kantor Pemko Batam lantai 1.

Ia juga mengapresiasi cara penyampaian tuntutan kaum pekerja di Batam masih kondusif. 

"Apa yang kita perjuangkan itu sama demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita punya keterbatasan dari sisi kewenangan. Tarik ulur kewenangan menjadi persoalan," katanya.

Sejak Mei lalu, Pemerintah Kota Batam sudah mendapatkan UHC.

Sehingga sudah dapat BPJS Kesehatan.

Selain itu, ia juga menjelaskan Pemko Batam juga sudah bekerjasama dengan 24 kabupaten kota dengan seluruh bidang.

Persoalan air dan listrik juga menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Persoalan air wewenangnya berada di BP Batam.

Mereka berupaya memberikan layanan terbaik lantaran ada kebocoran-kebocoran pipa.

Kapasitas listrik di Batam cukup, namun ada persoalan-persoalan. PLN Batam meminta kenaikan tarif, hanya saja, tidak disetujui oleh pemerintah.

"Setelah ini saya akan meninjau mereka akan membuat pembangkit listrik lagi khusus untuk industri. Mudah-mudahan ini segera diatasi," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)