Rapat DPRD Tanjungpinang Panas, Komisi III Bantah Setujui Pas Pelabuhan Naik

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Suara Ashadi Selayar, anggota DPRD Tanjungpinang menggema di ruang rapat paripurna DPRD Tanjungpinang saat rapat dengar pendapat (RDP).

Pria yang dipercaya duduk di Komisi III DPRD Tanjungpinang itu menjadi satu di antara sejumlah wakil rakyat di Tanjungpinang yang sedang viral di medsos.

Tepatnya setelah tanda tangan mereka dalam berita acara studi banding antara Komisi III DPRD Tanjungpinang dengan PT Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang.

Dalam berita acara yang ditanda tangani pada Jumat (23/6/2023), Komisi III DPRD Tanjungpinang berharap penyesuaian tarif yang disampaikan Pelindo agar tidak terlalu membebani masyarakat.

Adapun berita acara itu ditanda tangani saat berada di kantor PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Makassar.

Baca juga: Pelindo Sebut Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan Tak Perlu Persetujuan Pemerintah Daerah

Selain perwakilan PT Pelindo, berita acara itu juga ditandatangani sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang.

Mereka di antaranya Surya, Ria Ukur Tondang, Rika Adriani.

Kemudian Said Inderi, Vicky Bahtiar dan Nasrul.

Komisi III DPRD Tanjungpinang dalam berita acara yang diterima TribunBatam.id juga mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) melalui penyesuaian tarif pas terminal penumpang.

Jika langkah Pelindo itu benar terealisasi pada Agustus 2023, maka tarif pas masuk terminal domestik yang sebelumnya Rp 10 ribu akan naik menjadi Rp 15 ribu perorang.

Kemudian, tarif pas masuk terminal Internasional sebelumnya untuk WNA Rp 60 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Tarif WNI sebelumnya Rp 40 ribu menjadi Rp 75 ribu.

Baca juga: Walikota Tanjungpinang Blak Blakan Soal Rencana Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga ikut hadir mendengar rapat kenaikan tarif pas masuk terminal juga mendengar dengan cermat.

“Yang perlu kita tanyakan sekarang seperti apa kerja sama pemerintah dengan pemko melalui BUMD. Kemudian bagi hasilnya bagaimana,” ucap Ashadi dengan suara lantang dalam RDP itu.

Komisi III DPRD Tanjungpinang pun menjadikan RDP itu sebagai momen klarifikasi.

Menurut Ashadi, komisi III tidak pernah menyetujui dan tidak setuju terkait penyesuaian tarif pas masuk terminal.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni sebelumnya juga meminta penjelasan kepada GM Pelindo, Darwis terkait berita acara yang ditanda tangani oleh sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang itu.

Pertanyaan tegas Ketua DPRDTanjungpinang itu pun langsung dijawab oleh GM Pelindo, Darwis.

Ia mengatakan, berdasarkan rapat internal pihak Pelindo, terkait kenaikan tarif pas pelabuhan tidak membutuhkan persetujuan dari pemerintah atau DPRD Tanjungpinang.

Baca juga: Beda Sikap Anggota DPRD Tanjungpinang Soal Kenaikan Tarif Pas Masuk Pelabuhan

Tidak hanya Ketua DPRD Tanjungpinang.

Terkait studi banding termasuk adanya tanda tangan sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang mendapat respons dari Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ismiyati.

Menurutnya, tanda tangan sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang itu tidak bisa menjadi dasar termasuk mewakili pemerintah.

Ismiyati menyebut jika kehadiran mereka hanya pelengkap DPRD.

“Tidak bisa dijadikan acuan saat mereka dinas luar ke Makassar. Itu tidak bisa dijadikan dasar rencana kenaikan, yang berhak menyetujui Pemko Tanjungpinang,” tegasnya kepada Ismiyati kepada TribunBatam.id, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Alasan Pelindo Naikkan Tarif Pass Pelabuhan Tanjungpinang Berlaku Agustus 2023

Ismiyati mengaku rencana kenaikan tarif pass ini ia dopat melalui media sosial.

Ia merasa Pelindo mengambil keputusan secara sepihak terkait rencana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan SBP Tanjungpinang.

“Secara fraksi kami menolak kenaikan itu karena melihat dari sisi ekonomi masyarakat kita belum pulih dari pandemi. Kemudian sarana Pelindo kan di Tanjungpinang belum memadai dibandingkan dengan Batam yang sudah bagus saja itu pass masuknya masih Rp 10 ribu,” ucapnya.(TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)