Modus PMI Ilegal dari Batam Sampai Singapura dan Malaysia

"Kami menghormati hak setiap orang untuk mencari nafkah, tetapi jangan sampai merugikan orang lain atau melanggar hukum. Lebih baik ikuti prosedur yang benar dan legal jika ingin bekerja di luar negeri," kata Surya.

SERUAN Dirjen Imigrasi

Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim sebelumnya meminta petugas imigrasi untuk berperan aktif dalam mencegah perdagangan orang.

Silmy Karim mengatakan, masalah perdagangan orang yang belakangan marak ditemukan menjadi pembahasan khusus Indonesia – Kamboja pada kesempatan forum DGICM ke-26 yang berlangsung pada 8-11 Agustus 2023 di Hotel Angsana Laguna Phuket-Thailand.

“Dalam pertemuan itu Saya sampaikan bahwa banyak WNI jadi korban. Judi online, penipuan online, sampai penjualan ginjal,” ungkap Silmy Karim melalui keterangannya yang diterima TribunBatam.id, Sabtu (12/08/2023).

Baca juga: Hingga Juli 2023, Total 198 PMI Ilegal Dipulangkan BP3MI Kepri

Berdasarkan penjelasan delegasi Kamboja, kegiatan judi online sempat dilegalkan.

Namun sejak Juni 2019 izin operasi judi maupun judi online telah dicabut dan dinyatakan ilegal.

“Tahun 2022 sempat dilakukan operasi di Sihanoukville yang ditengarai jadi pusat perjudian. Lebih dari 200 orang ditangkap dan sebagian besarnya dari Indonesia,” kata Silmy Karim.

Pasca operasi tersebut, warga Indonesia yang terindikasi sebagai korban berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh.

“Yang terindikasi sebagai korban ditempatkan sementara di dinas sosial. Sementara yang bukan ditempatkan di ruang detensi imigrasi Kamboja,” kata Silmy Karim.

Silmy menambahkan bahwa masalah penjualan ginjal menjadi informasi baru bagi pemerintah Kamboja.

Dari sisi Indonesia, Silmy telah mengimbau jajaran Imigrasi untuk melakukan upaya preventif dan protektif dalam pencegahan perdagangan orang.

Baca juga: Polsek KKP Tangkap Wanita Pengirim PMI Ilegal di Pelabuhan, 2 Korban Asal Jakarta

Peran vital Imigrasi adalah pada saat pembuatan Paspor serta pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dalam permohonan paspor, petugas diminta melakukan profiling mendalam bagi pemohon yang terindikasi memberikan keterangan tidak benar.

Terhadap mereka, permohonan paspornya dapat ditangguhkan hingga dua tahun.