Kasus Love Scamming di Batam, Surya Makmur Ungkap Risiko Daerah Perbatasan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ratusan Warga Negara Asing (WNA) China di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap anggota Polda Kepri bersama Interpol.

Mereka merupakan jaringan internasional yang melakukan tindakan pemerasan alias love scamming.

Modusnya yakni mengajak korban untuk menjalin hubungan dan ujungnya akan mendapat manfaat uang dan lainnya dengan cara pemerasan.

Kasus ini bukan terjadi hanya kali ini saja.

Pada September 2019 lalu, Polda Kepri juga mengamankan 47 WNA China dengan modus yang serupa.

Kemudian pada 2022 lalu, ada 10 WNA China dan Vietnam yang diamankan dengan kasus yang sama.

Beberapa waktu yang lalu, ada 132 WNA China prakteknya terselebung. Lokasinya berada ditengah kota dan berlangsung terus menerus.

Bagaimana masyarakat waspada dan mengetahuinya? Perlu ada langka kebijakan poltisi dan langka nyata. Mata Local Corner (MLC) Tribun Batam dengan mengundang beberapa narasumber.

Satu di antaranya, Ketua DPC PKB Batam, Surya Makmur Nasution menanggapi peristiwa ini. Menurutnya inilah risiko Batam berada di kawasan perbatasan.

Kondisi ini membuat wilayah ini terbuka bagi siapa saja.

"Kita apresiasi Polda Kepri yang sudah berhasil mengamankan para WNA China di Batam. Wilayah kita ini terbuka pada siapa saja, orang akan melihat situasi sosial kita. Kita ini tertib sosial. Nah, tentu saja para pelaku yang sudah ditahan biasanya mereka mengetahui bagaimana tertib sosial kita di kawasan ini," kata Surya, Kamis (7/9/2023).

Menurutnya pelaku hadir dan melakukan kegiatan Love Scamming lantaran mengetahui kelemahan dalam sistem pengawasan di kawasan ini. Kegiatan ini adalah termasuk Trans National Crime. Kejahatan ini dilakukan antarnegara.

"Kawasan kita ini bukan hanya love scamming. Di daerah lain tak ada, kita ada, seperti kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Narkoba juga, bahkan tetangga kita bisa jadi pabrik sabu, kaget juga," katanya.

Surya menambahkan di wilayah perbatasan, Trans National Crime memang rentan terjadi.

Menurutnya, langkah kebijakan bukan hanya pemerintah lokal saja melainkan melibatkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, tertib sosial dihadirkan.