BP Batam Akan Jamin Biaya Hidup Warga Rempang Rp 1,2 Juta per Orang Setiap Bulan

TRIBUNBATAM.id, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mencarikan tempat relokasi sementara bagi warga Rempang yang kampungnya terdampak pengembangan investasi dalam waktu dekat ini.

Sasaran tempat yang diupayakan adalah rumah-rumah landed yang tersebar di beberapa wilayah Kota Batam. Namun, menurut Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mencari rumah landed untuk disewa di Batam sudah cukup terbatas, maka dari itu, rumah susun pun menjadi pilihan alternatif.

"Mungkin banyak dari warga kita yang berusia lanjut, tak kuat lagi naik turun tangga, maka kami akan siapkan opsi lain," ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam konferensi pers di Kantor Graha Kepri, Selasa (12/9/2023) sore.

Opsi lainnya, ia menjelaskan, BP Batam akan menanggung biaya sewa rumah warga Rempang sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Warga bebas memilih rumah mana yang ingin disewa dengan uang itu.

Di samping sewa rumah, BP Batam juga akan menjamin kebutuhan hidup per anggota keluarga sebesar Rp 1,2 juta per orang per bulan. Ia mencontohkan, apabila dalam satu kartu keluarga (KK) terdapat empat anggota, maka keluarga tersebut akan mendapat Rp 6 juta per bulan.

"Opsi itu kalau mereka tidak mau tinggal di rumah relokasi sementara yang sudah kami siapkan," ujar Rudi.

Ia menjelaskan, untuk tahap awal, pengembangan kawasan Rempang untuk investasi akan dilakukan terhadap lahan seluas 2.000 hektare terlebih dulu. Di lahan seluas itu kira-kira yang akan terdampak sebanyak tiga kampung dan satu kampung lagi yang lahannya akan dijadikan tower.

Untuk itu, terhadap warga-warga dari empat kampung ini diberikan prioritas pilihan tempat relokasi terlebih dulu, jumlahnya kurang lebih 700 kepala keluarga.

Tempat relokasi sementara merupakan solusi jangka pendek yang ditawarkan pemerintah berkaitan persoalan tempat tinggal warga Rempang. Solusi jangka panjangnya, BP Batam telah merencanakan pembangunan kurang lebih 2.700 rumah baru di kawasan Dapur 3 Sijantung.

Rumah tersebut bertipe 45, dan sekitarnya akan dibangun fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, air, listrik permanen, tempat olahraga dan masih banyak lagi. Selain itu akan ada dermaga untuk sampan nelayan dan juga bongkar muat. Namun, ketika ditanya seputar lahan kebun dan pekuburan warga, Rudi mengaku pembahasan belum sampai di situ.

Ia hanya menjelaskan, masing-masing keluarga akan mendapatkan lahan sekaligus rumah gratis seluas 500 m⊃2; tanpa harus membayar WTO.

"Kalau dihitung-hitung, kami keluarkan kurang lebih Rp 1,8 triliun untuk membangun itu semua. Sementara, WTO yang kami dapat dari pengembangan investasi yang luas bersihnya hanya 7.572 hektare itu hanya Rp 1,4 triliun. Jadi, kekurangan sekitar Rp 350 miliar nanti pemerintah yang akan memikirkan bagaimana cara menutupinya," jelas Rudi.

Ia berharap, warga dapat secepatnya mengambil keputusan, sebab warga yang mendaftar lebih dulu akan diberikan kesempatan memilih nomor rumah serta penerbitan sertifikat akan langsung diproses. (hsu)