Tengku Afrizal Dahlan Sampaikan Aspirasi Masyarakat Rempang di Paripurna DPRD Kepri

TRIBUNBATAM.id,Tanjungpinang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri dapil VI sampaikan aspirasi masyarakat Rempang Galang, Kota Batam terkait rencana relokasi masyarakat disana.

Hal itu disampaikan Tengku Afrizal Dahlan saat Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses Masa Sidang kedua tahun 2023 masing-masing daerah pemilihan.

Disana dirinya menyampaikan aspirasi masyarakat Rempang Galang, Kota Batam pasca rencana relokasi masyarakat di hadapan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina dan juga pimpinan paripurna Wakil Ketua ll DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono.

Usai menyampaikan sejumlah aspira masyarakat di wilayah Dapil VI Bulang, Galang, Nongsa dan Sri Beduk.

Saat dijumpai Anggota DPRD Kepri,
Tengku Afrizal Dahlan ini menyampaikan, bahwa kebijakan investasi di daerah Rempang Galang ini sudah dirintis dari tahun 2004 lalu.

Namun, dari tahun 2004 hingga sampai sekarang tahun 2023 rencana ini baru terdengar.

Bahkan, investasi itu bakal mulai dilaksanakan di tahun 2023 dengan  membebaskan lahan sekitar 16.583 hektare.

"Hal inilah yang menjadi masalah bagi warga disana, dan kita harus bisa memahami suasana hati masyarakat dengan kesiapan-kesiapan yang masih tergolong sangat minim ditengah adanya pembebasan lahan dan relokasi tersebut," terangnya.

Maka dari itu diharapkan pemerintah harus memberikan solusi, dan mensosialisasikan rencana investasi disana, dan mempersiapkan rencana relokasi tersebut.

Soalnya sampai sejauh ini kita masih belum lihat upaya-upaya itu. Kita berharap kebijakan dari pemerintah pusat dapat terlaksana, kemudian hak-hak masyarakat juga tidak terabaikan," harapnya.

Lanjutnya, khususnya kepada BP Kawasan Batam supaya mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan masyarakat ditengah rencana dan masuknya investasi disana.

"Supaya masyarakat dapat menerima rencana investasi itu. Ini yang jadi salah satu masalah, sehingga masyarakat belum bersedia untuk direlokasi," terangnya.

Tengku Afrizal juga meminta pemerintah harus bijaksana dalam hal menyikapi penolakan daripada masyarakat.

Dirinya pun berharap dampak negatif penolakan dengan adanya  penahanan-penahanan akibat adanya unjuk rasa penolakan ini supaya di minimalisir.

"Kalau bisa masyarakat yang ditahan juga segera dibebaskan, soalnya mereka itu memperjuangkan hak mereka," ungkapnya.