KISRUH REMPANG
Kepala BP Batam Blak Blakan Status Lahan Pulau Rempang, HPL Baru 147 Hektare
Kepala BP Batam mengungkap luas lahan di Pulau Rempang yang berstatus HPL saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Penulis: Beres Lumbantobing | Editor: Septyan Mulia Rohman
Sehingga jika digabungkan kedua pulau memiliki luas 600 hektare.
NUSRON Wahid Soroti BP Batam
Polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali bergulir di DPR RI, Senin (2/10/2023).
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menyoroti Keputusan Presiden (Kepres) nomor 28 tahun 1992.
Aturan ini mengatur tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone).
Politisi Partai Golkar itu menyinggung wilayah penduduk yang telah lama bermukim di sana.
Namun tiba-tiba menurutnya dianggap menjadi tanah Negara.
Baca juga: BP Batam Siapkan Armada, Angkut Barang Warga Rempang ke Tempat Hunian Sementara
Menurut Nusron, pemerintah khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa memilah-milah hal itu.
"Kalau seperti itu ceritanya, apa bedanya BP Batam dengan VOC. Tanpa memperdulikan adanya hak-hak warga di sana," tegas Nusron Wahid.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi yang hadir dalam raker itu mengungkapkan jika ada aturan Mendagri yang mewajibkan clean and clear sebelum mengajukan dan HPL keluar.
Menurut Walikota Batam itu, itu juga merupakan satu di antara tugas BP Batam untuk menyelesaikannya.
"Kami butuh regulasinya. agar saat ganti untung sehingga tidak menjadi masalah hukum buat kami," ujarnya.
Baca juga: Tim Siber Polda Kepri Awasi Medsos Pantau Hoaks Soal Rempang
Terkait apa yang disampaikan Nusron Wahid, Muhammad Rudi akan menyampaikan secara khusus dengan Deputi yang mengurus itu.
Menurutnya, akan terlalu panjang jika menjelaskan itu secara gamblang.
Mendengar itu, pimpinan rapat Komisi VI DPR RI menyarankan agar menyiapkan forum khusus.
Tujuannya agar BP Batam bisa menyampaikan data-data yang lebih lengkap terkait kondisi di Pulau Rempang.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia turut hadir dalam raker bersama Komisi VI DPR RI itu.(TRIBUNBATAM.id/Bereslumbantobing)
Warga Rempang Ziarahi Makam Leluhur, Peringati Setahun Lalu Bentrok dengan Aparat |
![]() |
---|
Terdakwa Aksi Bela Rempang Ini Dijerat UU ITE, Sidang Masih Bergulir di PN Batam |
![]() |
---|
Momen Mengharukan Keluar Dari Rutan, Supiandra Sebut Banyak Sekali Hal yang Dirindukan |
![]() |
---|
21 Orang Aksi Bela Rempang Bebas Hari Ini, Keluarga Menjemput di Rutan Batam |
![]() |
---|
Delapan Terdakwa Kasus Sidang Rempang Divonis Berbeda, Berikut Rinciannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.