Panwascam Singkep Lingga Rekrut 83 Pengawas TPS, Berikut Syarat PTPS

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kecamatan, telah melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran bagi calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wiliyah Kecamatan Singkep.

Sebanyak 83 orang petugas pengawas tempat pemungutan suara, yang nantinya akan ditugaskan untuk mengawasi keberlangsungan pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilu 2024.

“82 orang untuk ditugaskan pada tiap TPS di Dapil Kecamatan Singkep, sedangkan 1 nya lagi untuk ditempatkan di Rumah Tahanan Lapas Dabo Singkep,” Kata Ketua Panwascam Singkep, Syahrul Nizat, Rabu (27/12/2023).

Selanjutnya, Syahrul mengatakan bahwa, hampir 85 persen formulir pendaftaran telah disebarkan.

Baca juga: Bawaslu Lingga Ingatkan Kades Hingga ASN Agar Tidak Terlibat Kampanye

“Sejauh ini sebanyak 60 lembar formulir pendaftaran sudah tersebar,” ungkapnya.

Dia mengajak, untuk calon pendaftar yang berminat menjadi petugas pengawas tempat pemungutan suara nantinya, untuk segera mendaftarkan diri.

“Harapan kami agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilu terkait pencoblosan, dan pemungutan serta penghitungan surat suara nantinya, agar segera mengambil formulir untuk mendaftarkan dirinya,” tuturnya.

Berikut syaratnya:

* Warga Negara Indonesia

* Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun

Baca juga: Selama Masa Kampanye, Bawaslu Kepri Lakukan Pengawasan Melekat

* Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

* Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil

* Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu

* Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

* Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)