Rencana Pemerintah Naikkan Pajak Kendaraan Pakai BBM Dorong Kendaraan Listrik

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah menaikkan pajak kendaraan pakai BBM demi dongkrak kendaraan listrik.

TribunBatam.id/Hening Sekar Utami
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan, saat diwawancarai di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (9/3/2023). Ia mengungkap rencana pemerintah menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak demi dongkrak kendaraan listrik. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan berbahan bahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah itu untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan transportasi umum, seraya menekan emisi gas buang.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kenaikan pajak atas sepeda motor konvensional nantinya digunakan untuk subsidi ke ongkos-ongkos lain seperti LRT atau kereta cepat.

"Dengan demikian kita coba melihat equilibrium dari kebijakan tadi untuk konteks mengurangi polusi udara," lanjut Luhut Binsar Pandjaitan saat peresmian BYD, produsen mobil listrik asal China di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kehadiran BYD di Indonesia bukan hanya sebatas untuk jualan saja, melainkan juga akan berinvestasi di Tanah Air.

Produsen mobil listrik asal China itu akan menjadikan Indonesia sebagai basis battery electric vehicle (BEV) terbesar di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

"Kendaraan listrik merupakan instrumen penting untuk transisi energi nasional yang merespons atas perubahan iklim dan ketahanan energi. Sekaligus mengurangi beban emisi serta menuju netralitas karbon," ucap Luhut.

Apresiasi juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang berharap kedatangan BYD dapat merangsang pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di pasar domestik.

Sebab dengannya, pilihan masyarakat untuk mobil ramah lingkungan kini semakin banyak.

"Saya mengapresiasi langkah BYD untuk ikut serta membuat diversifikasi mobil listrik di Indonesia yang pada akhirnya saya yakin kendaraan ramah lingkungan akam semakin agresif perkembangannya," kata dia.

Pemerintah mendorong BYD dapat terus meningkatkan konten lokalnya sehingga meningkatkan daya saing industri kendaraan listrik.

Dalam kesempatan sama, ia juga mengungkapkan BYD berkomitmen untuk menggelontorkan dana investasi sebesar 1,3 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 20 triliun lebih.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Subsidi Kendaraan Listrik agar Lebih Simpel, Seperti Apa!

Kendati belum dikatakan soal realisasinya, namun dana itu akan dipakai untuk membangun pabrik yang memiliki kapasitas produksi 150.000 unit per tahun.

Adapun dalam data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang tahun 2023 terdapat 69.763 unit kendaraan listrik yang berhasil didistribusikan dari pabrik ke diler (wholesales).

Jumlah ini naik 237,3 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Dari data terkait, BEV menyumbang sekitar 24,5 persen dari total pasar EV atau 17.058 unit dengan kontributor utamanya Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev.

"Saya harap masuknya BYD akan membuat kendaraan listrik semakin digemari," tutup Airlangga melansir Kompas.com.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menjelaskan, rencana itu karena emisi kendaraan jadi salah satu kontributor terbesar di Indonesia.

Sementara pemakaian energi fosil di dalam negeri, sepanjang 2022 dilaporkan sebanyak 84 persen.

Adapun batu bara sebanyak 41 persen serta BBM dan LPG 30 persen.

Baca juga: Pemerintah Beri Subsidi Kendaraan Listrik, Intip Tips Cara Memilihnya

"BBM dan LPG ini sangat menarik karena kita impor. BBM itu diimpor 50 persen lebih namun kita subsidi sehingga kalau tidak salah pengeluaran untuk itu hampir Rp 300 triliun," ucap Kaimuddin.

"Oleh karena itu kita memerlukan berbagai jenis strategi untuk mendorong transisi dari yang kita impor dan subsidi, menjadi lebih bersih.

Salah satu caranya seperti yang dikatakan pak Menko ataupun disinsentif fiskal," lanjutnya. Meski begitu, semua kemungkinan termasuk peningkatan beban pajak untuk mobil dan sepeda motor konvensional masih dalam tahap studi.

"Tentu semua keputusan itu akan ada dampaknya, jadi kita perlu pelajari sebelum diputuskan," tutup dia.(TribunBatam.id) (Kompas.com)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved