Nasib BUMD Migas Kepri, Digesa Gubernur Ansar, Ditanggapi Dingin Ketua DPRD Jumaga

“Kalau itu dicontohkan ke BUMD yang ada saat ini, nanti khawatirnya tidak akan fokus. Sementara itukan urusan migas. Selain itu, sumbernya jelas dan tidak akan membebani uang daerah,” katanya, Selasa (19/3/2024) kemarin.

Ia mengungkap hasil ekspos beberapa kontraktor migas di Kepri ke depan akan ada banyak rencana pengembangan sumur migas di wilayah Kepri.

Merujuk dari kondisi itu, maka, Pemprov Kepri memutuskan untuk membentuk BUMD baru yang benar-benar fokus untuk mengurusi masalah migas.

Baca juga: Tekan Inflasi, Toko BUMD Kepri segera Hadir di Pasar Bintan Center Tanjungpinang

Gubernur Kepri itu juga menyampaikan, dalam pengelolaan PI 10 persen ini, secara aturan pemda memang diharuskan membentuk BUMD baru yang berkecimpung di bidang migas.

Orang nomor satu di Provinsi Kepri ini juga menegaskan, untuk dana penyertaan modal pembentukan BUMD Migas ini, juga dipastikan tidak akan menghabiskan anggaran sampai puluhan atau ratusan miliar Rupiah.

“Memang untuk penyertaan modal belum kita hitung, nanti di APBD P baru kita anggarkan, tapi itu tidak perlu besar. Tidak akan sampai puluhan apalagi ratusan miliar. Itu sebatas hanya untuk membantu menampung PI saja,” ujarnya.

Target BUMD Kepri

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau (PT Pembangunan Kepri) akan memburu Participating Interest (PI) 10 persen dari perusahaan migas yang melakukan perpanjangan ijin maupun perusahaan baru.

Direktur PT Pembangunan Kepri Azwardi, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, sinyal untuk mendapatkan PI 10 persen dsri perusahaan migas di Kabupaten Natuna disampaikan Kementerian ESDM baru-baru ini.

Pihak kementerian menyatakan tahun 2020 cukup banyak perusahaan baru yang melakukan eksplorasi migas di Natuna.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar mendapatkan PI tersebut," ujarnya.

Baca juga: Wakil Bupati Lingga Temui Direktur BUMD Kepri Bahas Kerja sama Air Mineral Gunung Daik

Azwardi mengemukakan pendapatan dari PI dibutuhkan untuk membayar utang, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Perusahaan yang dipimpinnya tidak akan mampu meraih keuntungan jika tidak diberi jalan untuk melakukan gebrakan besar untuk menghasilkan pendapatan, seperti memperoleh PI 10 persen dari perusahaan migas.

"Utang pajak saja sudah mencapai Rp4,3 miliar, belum termasuk utang lainnya. Sementara uang dalam kas sekarang dikelola untuk berbagai kegiatan, dan hanya cukup mencukupi untuk bertahan," katanya melansir laman Pemprov Kepri.

Saat ini, kata dia PI sebesar 10 persen dari migas belum digarap. Ia berharap tahun 2020 PT Pembangunan Kepri mendapatkannya sehingga dapat meningkatkan kinerja, dan memberi kontribusi pada pendapatan daerah.

"Kami memberi apresiasi kepada Pemprov Kepri dan pihak legislatif yang turut mendorong BUMD Kepri mendapatkan PI dari perusahaan migas," tuturnya. (TribunBatam.id/Endra Kaputra/*)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News