Curahan Hati Warga Tembesi Tower Batam Kepri Hadapi Bayang-bayang Penggusuran

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah warga Kampung Tua Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih hidup dalam bayang-bayang penggusuran.

Tidak hanya hidup dalam bayang-bayang penggusuran, sejumlah warga Batam di sana bahkan rela bertahan meski permukiman mereka kerap terjadi banjir.

Wacana penggusuran di Batam itu muncul setelah muncul surat peringatan kedua yang ditandatangani Kasatpol PP Batam, Imam Tohari.

Dalam surat peringatan kedua itu, warga diminta segera membongkar bangunan terhitung 23 April 2024 hingga 25 April 2024.

Surat peringatan kedua itu diterima warga Tembesi Tower pada 22 April 2024.

Tepatnya, bagi mereka yang tinggal lebih dari row 100.

Langkah pembongkaran itu disebut-sebut sebagai dampak pelebaran jalan di Batam.

"Sudah rapat dengar pendapat (RDP) dan dibahas bersama DPRD Batam, kami buka semua. Ternyata tidak sinkron BP Batam dan Pemko Batam," ungkap Ketua RW 016, Fahrudin, Kamis (25/4/2024).

Ia menjelaskan jika data BP Batam yang diungkap saat RDP di DPRD Batam jika row 100 meter.

Fahrudin menyebut jika patok sudah terpasang.

Bahkan PL BP Batam yang mereka pegang juga menyebutkan jika row 100 meter.

Mereka kaget ketika row berubah menjadi 150 meter.

Baca juga: Kisah Warga Tembesi Tower, Bertahan Dalam Rumah Meski Kondisi Banjir Sepinggang

"Kalau memang ada penambahan hingga 150 meter harus ada asas keadilan, bukan hanya masyarakat Tembesi Tower saja," tegasnya.

Ia juga menyoroti surat peringatan kedua yang dikeluarkan Kepala Satpol PP Batam.

Dalam pertemuan dengan DPRD Batam, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan jika surat peringatan pertama untuk warga segera dicabut.

Namun faktanya, warga Batam di sana malam menerima SP 2 setelah lebaran.

"Artinya apa? yang menjadi rekomendasi dari DPRD tidak diindahkan sebab adanya SP 2," keluhnya.

Fahrudin mengaku jika dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan jika Tembesi Tower masuk dalam wilayah industri.

Baca juga: Pengembang Kawasan Tembesi Tower Batam Tunggu Persetujuan Warga Soal Penggusuran

Mereka pun kembali mempertanyakan penentuan Tembesi Tower sebagai wilayah industri.

"Kalau iya karena wilayah industri harusnya dari kawasan Panbil harusnya sama," imbuhnya.

Fahrudin menegaskan jika warga tidak menolak adanya pembangunan.

Hanya saja, mereka meminta kejelasan agar warga bisa menjalani hidup dengan tenang dan aman.

Selain masalah pelebaran jalan, banjir juga dialami warganya selama 6 bulan terakhir belakangan.

Dirinya sebagai Ketua RW turut prihatin akan apa yang dirasakan warganya.

Baca juga: Warga Tembesi Tower Mengadu ke DPRD Batam, Minta Kejelasan Status Lahan Miliknya

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi keresahan warga.

Koordinasi dengan pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mereka lakukan.

Saat ini, upaya yang mereka lakukan sementara dengan mencarikan tempat yang lebih tinggi, karena menghindari kalau sewaktu-waktu hujan.

"Sekarang warga Tembesi Tower memang lagi diuji, kita tahu bahwa banjir itu setiap kali sering terjadi. Tentu saja keluhan yang dirasakan warga sebab saat hujan turun membuat warga tidak nyaman dan tidur tidak nyenyak," ujar Fahrudin lagi.

Selain permasalahan keselamatan, masalah kesehatan juga sekarang menjadi momok menakutkan, pasalnya banyak warga yang mengeluh mudah sakit akibat cuaca dan kondisi rumahnya yang sering banjir.

Suat Tambunan, warga Tembesi Tower Batam lainnya mengaku kecewa akan adanya penambahan lebar wilayah untuk pelebaran jalan di Batam ini.

Baca juga: Tagih Janji Walikota Batam Soal Status Lahan Mereka, Warga Tembesi Tower Ancam Demo

"Kalau row 100 rumah saya tak terdampak, tapi ini 150 rumah saya kena, saya sedih harus bagaimana lagi. Anak saya 3, rumah yang saya bangun dan saya sudah tinggal di situ puluhan tahun. Ini tiba-tiba saja mau dibongkar," keluh Suat.

Dengan menggendong anak bungsunya yang masih berusia 1 tahun, ia tampak sedih dan berharap mendapatkan solusi dari pemerintah.

"Kami menerima pelebaran jalan. Tapi yang kami pertanyakan apa alasannya di tempat kami ada penambahan sampai 150 meter. Kami tanya alasannya penambahan katanya mau dibuat pejalan kaki dan jalan sepeda," ujarnya.

Suat yang merasa kecewa dan dirugikan, berharap ada solusi dari pemerintah sesegera mungkin.

Pasalnya apabila tak ada solusi, lambat laut akan ada SP 3 dan rumahnya terancam dibongkar.(TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News