Inflasi di Kepri pada April 2024 Capai 3,04 Persen, Komoditas Ini Penyebabnya

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau pada April 2024, mencatatkan inflasi sebesar 0,06 persen (mtm).

Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,09 persen (mtm) dan 0,04 persen (mtm), sementara Kabupaten Karimun mengalami deflasi sebesar 0,17 persen (mtm).

"Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 3,04 persen (yoy) atau tetap terkendali dalam kisaran target inflasi 2,5 ± 1 persen," ujar Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono, pada Selasa (7/5/2024).

Inflasi di Kepri ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Selain itu kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas makanan, minuman, dan tembakau, yakni kacang panjang, sawi hijau, dan timun.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya, terutama emas perhiasan, sejalan dengan meningkatnya harga komoditas emas global. 

Di sisi lain, penurunan harga terjadi pada cabai merah, daging ayam ras, kangkung, tomat, dan cabai hijau. 

Baca juga: Struktur Ekonomi Kepri pada Triwulan I 2024 Masih Didominasi Industri Pengolahan dan Konstruksi

Menurunnya harga komoditas disebabkan ketersediaan pasokan yang memadai di tengah musim panen dan normalisasi harga pasca Ramadan dan Idulfitri di minggu ketiga dan keempat.

"Inflasi yang terkendali merupakan hasil konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota di Kepri, dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dengan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif," jelas Suryono.

Dalam rangka mendukung keterjangkauan harga, TPID mengintensifkan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang sudah diselenggarakan 25 kali di bulan April 2024.

Kemudian, untuk menjaga ketersediaan pasokan, TPID menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dari daerah seperti Sulawesi Utara, serta menjalankan program budidaya cabai di lingkungan SMA/SMK.

Terakhir, untuk memastikan kelancaran distribusi, ditetapkan prioritas kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dan kesiapan moda transportasi pengangkut komoditas pangan.

"Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi. Beberapa risiko yang diwaspadai adalah risiko cuaca, meningkatnya aktivitas masyarakat, dan permasalahan geopolitik yang belum selesai," tambah Suryono. (*)

(TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)