Prestasi Fajrian Selama Bertugas di Kejari Bintan Kepri, Banyak Tangani Kasus Korupsi

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan, Fajrian Yustiardi, dalam waktu dekat akan pindah tugas.

Fajrian akan mengemban amanat sebagai Kasi Intelijen Kejari Cimahi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sementara posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Maiman Limbong yang sebelumnya Kasi Intelijen Kejari Natuna.

"Pergantian itu belum dilakukan serah terima jabatan (sertijab). Kemungkinan sertijab akan dilaksanakan akhir Mei 2024 ini," kata Fajrian kepada Tribun Batam.id, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Kejari Bintan Musnahkan BB Dari Kasus Narkoba hingga Pencabulan, Ada yang Dibakar

Diketahui, Fajrian menjabat Kasi Pidsus Kejari Bintan sejak Agustus 2021 lalu.

"Saya menjabat Kasi Pidsus di Bintan sudah 2 tahun 10 bulan," ujarnya.

Selama bertugas, Fajrian menilai masyarakat Bintan sangat terbuka dalam membantu dirinya menjalankan tugas sebagai insan Adhyaksa di Bintan.

"Kabupaten Bintan, saya anggap rumah kedua saya. Bahkan masyarakatnya support untuk memberantas berbagai kasus," lanjutnya.

Selama menjabat Kasi Pidsus Kejari Bintan, banyak perkara korupsi yang ditanganinya.

Di antaranya, kasus tipikor Rp513 juta terkait insentif Nakes Puskesmas Sei Lekop tahun 2020 hingga 2021 yang menjerat mantan Kapus Zailendra Permana.

Lalu, kasus dugaan tipikor Rp2,44 miliar atas pembelian ganti rugi lahan TPA seluas 2 Hektare (Ha) di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara untuk tahun anggaran 2018.

Baca juga: Kejari Bintan Terima Uang Pengganti Rp 67 Juta dari Terpidana Korupsi Yunus bin Sahar

"Pada kasus itu menjerat Herry Wahyu yang saat itu masih aktif sebagai Kepala Disperkim Bintan," katanya.

Fajrian juga terlibat dalam penyelamatan uang negara yakni, 14 Puskesmas di Bintan melalui kapus masing-masing mengembalikan uang ke negara total Rp2,1 miliar, atas kelebihan bayar insentif covid-19 saat itu.

Selanjutnya, Kades Malang Rapat juga mengembalikan uang ke negara sebanyak Rp76 juta, atas perkara pembelian barang bergerak yang tidak sesuai aturan Pemerintah Desa (Pemdes).

Kasus itu diselesaikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemkab Bintan.