KPU Bintan Ungkap Kendala Proses Coklit Data Pemilih Pilkada 2024

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bintan mengungkap kendala mereka dalam proses pencocokkan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Bintan 2024.

Sejak dimulai pada 24 Juni 2024, proses coklit oleh 464 petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) telah mencapai 91 persen.

Artinya, tinggal 9,65 persen lagi data pemilih yang belum mendapat proses coklit oleh pantarlih.

"Kendalanya saat proses coklit ini di antaranya warga tidak berada di rumah apalagi masih libur sekolah, sehingga petugas Pantarlih tidak bisa mencoklit," ungkap Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Bintan, Ahmad Fauzi.

Dia menjelaskan, dari data 91 persen tersebut, didapat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bintan sebanyak 125.265 orang.

Sebanyak 113.180 pemilih di antaranya sudah dicoklit.

Dari 10 kecamatan, baru dua kecamatan yang sudah di coklit 100 persen. Yaitu Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang.

Meski begitu, dia optimistis, proses coklit akan selesai sebelum masa coklit berakhir atau selesai pada 24 Juli mendatang.

"Meskipun ada yang belum dicoklit. Kami targetkan 20 Juni proses coklit sudah selesai 100 persen," tuturnya.

Untuk diketahui, Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bintan bertambah.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) beberapa bulan lalu, tercatat 123.355 orang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi 125.265 pemilih.

Baca juga: Siasat Demokrat Menangkan Pilkada Bintan 2024, Kirim 3 Nama Kini Tunggu Restu DPP

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Bintan, Ahmad Fauzi pun tak menampik hal tersebut.

"Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 1.910 orang untuk pilkada 2024, dari total DPT Pemilu sebelumnya," kata Fauzi.

Menurut Fauzi, angka ini belum final. Saat ini petugas pantarlih KPU Bintan sedang melakukan verifikasi dan penelitian ke rumah-rumah warga terhadap penambahan pemilih dalam DP4 maupun DPT Pileg dan Pilres 2024.

Kegiatan sinkronisasi data di lapangan itu untuk memastikan apakah identitas pemilih masih sesui alamat kependudukan mereka sebelumnya atau tidak.