Mengulik Netralitas ASN di Pilkada Batam, Sebelumnya Ada Lima Kadis yang Disurati

Tentu ini kita telusuri terlebih dahulu.  Apakah ini benar di lakukan atau tidak. Ternyata hasil benar sehingga kami beri surat tersebut. 

Kedepan saya sudah mengimpormasikan kepada Panwascam agar lebih memperketat lagi pengawasan di lapangan. 

TB : Hal apa lagi yang perlu di perhatikan dari ASN agar tidak terjebak lagi soal netralitas ASN ini?

SR : Sebetulnya banyak hal yang perlu diperhatikan oleh ASN ini. Misalnya, like status pasangan calon tertentu, atau mengomentari status postingan di media sosial tersebut. 

Baca juga: Bawaslu Natuna Petakan Ada 11 Kecamatan Menjadi Titik Rawan Pendistribusian Logistik

TB : Tahapan untuk pemberian sanksi itu, apakah lihat sekali aja, atau seperti apa?

SR : Jika bicara soal pemahaman harusnya semua sudah pada paham, tetapi banyak juga yang merupakan ASN baru, sehingga kita harus komunikasi dengan hal ini.

Jadi jangan semua kita anggap ngerti,  sehingga kami undang stakeholders dan dinas dari Kelurahan dan lembaga terkait untuk dilakukan sosialisasi kembali. 

TB : Bicara soal sanksi, selain teguran, apa dampak paling krusial untuk ASN yang bersangkutan?

SR : Sebetulnya ASN yang lebih tahu, soalnya ini lebih banyak adalah program hukum mereka. Namun yang saya tahu dampaknya ada ringan,  sedang dan berat atau tinggi.

Jika ASN melakukan pelanggaran tinggi maka, sanksi nya adakah turun jabatan.

Kami pernah tangani pelanggaran sedang, dan itu diberi sanksi tidak bisa naik jawaban selama beberapa tahun. Dan itu di putuskan oleh KSN.

Ini ada real dilapangan,  karena kita harus pantau setiap saat di masa Pemilu. 

TB : Bagaimana Bawaslu melihat netralitas ASN saat ini di Pilkada Batam?

SR : Secara real tentu ASN di Batam saat ini belum berani mendukung calon apapun. Tapi apakah secara sembunyi ada, otomatis kita tidak bisa memastikan itu. Meskipun sekarang incumbent.

Beberapa hari yang lalu, pemerintah sudah mengeluarkan surat soal netralitas ASN ini.