Debat Pilkada Karimun Putaran I Sabtu Malam, Ini Kata Calon BUpati Soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Laporan wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Polemik kebijakan mengenai ekspor pasir laut menjadi salah satu pertanyaan dalam debat Pilkada Karimun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang telah membuka ekspor pasir Laut, dan salah satu lokasi tersebut ditetapkan di wilayah Kabupaten Karimun.

Masing-masing paslon diminta untuk menyikapi keputusan pemerintah, terutama terkait ekosistem laut, pulau, dan nelayan tradisional yang hidupnya bergantung dari hasil laut.

Calon Bupati nomor urut dua, Muhammad Firmansyah mengatakan peraturan pemerintah pusat merupakan regulasi sebagai payung hukum untuk melakukan pelaksanaan atau kegiatan di seluruh nusantara.

Baca juga: Debat Pilkada Karimun 2024, Lima Panelis Akademisi di Kepri

"Daerah juga harus diberi andil, memproses, dan memberikan masukan dan saran dalam penambangan sedimentasi laut tersebut," ujar Firman.

"Kita perlu tahu apabila hal ini dilakukan maka perlu kajian yang sangat matang."

"Bukan dilihat dari sisi keuntungan, tetapi dari sisi atau dampak sosial dari sedimentasi," timpanya.

Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan antara sedimentasi laut dan penambangan laut.

Apakah hal ini dapat mempengaruhi PAD atau Negara.

"Makanya ini perlu kajian yang mendalam."

Baca juga: Bandingkan Visi Misi 3 Paslon saat Debat Pilkada Karimun 2024

"Bagaimana cara mengatasinya, siapa yang bakal mengatasinya, bagaimana dengan nelayan yang terdampak."

"Ini menjadi perhatian bersama, sehingga mereka yang miskin tidak menjadi tambah miskin," ujarnya.

Sementara calon Bupati nomor urut tiga, Bakti Lubis menanggapi regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat tentu tidak ada alasan untuk pemerintah daerah menolak itu.

"Akan tetapi sedimentasi ataupun penambangan umum pasti merusak ekosistem secara hancur-hancuran, dan ini berdampak pada puluhan tahun kedepan untuk bisa normal kembali," ujar Bakti Lubis.