Hasil Pilkada Batam dan Pilgub Kepri Pleno PPK Lubukbaja, ASLI dan SAYANG Unggul

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota Batam yang berlangsung di Haris Resort Barelang menghadirkan berbagai masukan.

Pada saat pembahasan hasil rekapitulasi Kecamatan Lubukbaja, yang menjadi kecamatan kelima yang disampaikan.

Perwakilan saksi paslon 01 Walikota menyoroti tingginya angka golput yang mencapai 61 persen.

"Dari jumlah DPT, 67.775 yang memilih, 26.721 jadi dari presentasi ini hanya sekitar 39 persen, yang golputnya terlalu banyak. Perlu diperhatikan, disini yg salah dimana," ungkap perwakilan saksi paslon 01.

Ia mempertanyakan apakah dalam mekanisme distribusi logistik atau proses pemberitahuan kepada pemilih yang menjadi persoalan teknis jelang hari pencoblosan.

"Beberapa bukti yang sampaikan kepada kami bahwa 1 hari menjelang pemilihan, bahkan malamnya baru didistribusikan baru mendapatkan surat suara. Bahkan ada yang tidak mendapatkan surat suara. Ada yang pindah TPS tanpa pemberitahuan dari awal," sambungnya.

Baca juga: Hasil Pilkada Batam dan Pilgub Kepri 2024 Pleno PPK Belakangpadang di KPU Sempat Alot

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Kota Batam, Bosar Hasibuan, mengatakan hal ini juga tengah menjadi evaluasi di KPU Pusat.

"Terkait minimnya partisipasi pemilih, sebenarnya Ini fenomena nasional, dan terjadi tak hanya disini, namun secara nasional. Nah dari KPU Pusat saat ini tengah melakukan evaluasi terkait menurunnya partisipasi pemilih," kata Bosar.

Kemudian ditemui usai pleno 5 Kecamatan, ia bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk Pilkada 2024.

"Dari sisi kita, kita sudah merasa maksimal, kita sudha melakukan sosialisasi, kita tidak hanya sosialisasi tatap muka tapi juga melalui media sosial kita sampaikan," terangnya.

Ia menegaskan bahwa distribusi surat pemberitahuan (C6) kepada pemilih sebenarnya sudah dilakukan sesuai prosedur.

Baca juga: Daftar Lengkap Hasil Pilkada Batam 2024 Perolehan Suara 12 Kecamatan, ASLI Ungguli NADI

Dimana distribusi surat suara H-6 hingga paling lambat H-3 sebelum hari pemilihan. 

"Seandainya C pemberitahuan itu pun belum terdistribusikan ke pemilih, dan ketika pemilih meminta H-1 pencoblosan bisa dimintakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih," jelasnya.

Menurut Bosar, kendala utama rendahnya partisipasi bukan pada distribusi surat pemberitahuan, melainkan pada kesadaran pemilih itu sendiri. 

"Dari data PPK, undangan sebenarnya sudah banyak yang terdistribusi. Namun, sebagian besar pemilih tetap tidak hadir ke TPS," paparnya.