KONFLIK DI REMPANG

Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar Dapil Batam Minta Pemerintah Prioritaskan Kejelasan Warga Rempang

Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar, menyampaikan pandangannya terkait penyerangan warga Rempang usai bertemu warga di lapangan Sembulang, Kamis (19/12)

Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Ucik Suwaibah
Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar saat ditemui di Lapangan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri, Kamis (19/12/2024). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar menyoroti insiden penyerangan warga Rempang hingga 8 orang alami luka-luka.

Dalam pertemuan di Lapangan Sembulang, Kecamatan Galang, ia menyampaikan  kurangnya transparansi pemerintah terkait rencana pemindahan warga ke Tanjung Banun sebagai bagian dari pengembangan Pulau Rempang

Warga yang terdampak menurutnya harus mendapat penjelasan yang jelas dan utuh mengenai status Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait Rempang Eco City.

"Kemarin ada bentrokan, berupa penganiayaan terhadap masyarakat di Sembulang. Hal ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kita percayakan agar ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujar Taba, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya, pemerintah harus mengambil peran utama dalam menjelaskan arah pembangunan proyek tersebut, termasuk dampaknya bagi masa depan masyarakat.

"Apakah hanya sekadar pindah ke Tanjung Banun, lalu selesai? Pemerintah harus memaparkan arah pembangunan ini. Apakah ada program-program untuk kesejahteraan masyarakat, masa depan anak cucu mereka? Jika hanya pindah tanpa ada kejelasan, tentu tidak bisa diterima," katanya.

Baca juga: Puluhan Warga Rempang Batam Datangi Kantor Camat Galang, Desak Karyawan PT MEG Pindah

Taba Iskandar juga mempertanyakan apakah ada pemberdayaan nelayan atau program peningkatan ekonomi bagi warga yang terdampak. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menyampaikan informasi ini secara terbuka kepada masyarakat.

"Kebetulan saya sudah reses, apa yang saya dapatkan ini harus saya laporkan. Kemudian saya akan berbicara dengan pemerintahan yang berwenang Pemko Batam dalam hal ini. Masyarakat kita lembaga adat melayu, jadi harus dirundingkan, supaya jelas kedepan," sebutnya.

Ia mendorong adanya pertemuan segera antara pemerintah dan masyarakat agar komunikasi yang selama ini tersendat dapat diperbaiki.

"Jangan ditunda lagi pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Ini persoalan komunikasi yang harus didudukkan. Masyarakat membutuhkan kejelasan tentang masa depan mereka, bukan hanya sekadar relokasi," terangnya.

Baca juga: Kesaksian Warga Rempang Korban Penyerangan Orang Tak Dikenal, Dianiaya saat di Pos Ronda

Taba berharap dengan adanya dialog yang terbuka, masyarakat dapat memahami arah pembangunan dan merasa dilibatkan dalam prosesnya. 

Menurutnya, perwakilan rakyat di tingkat provinsi pun belum mendapat gambaran yang jelas terkait program tersebut.

"Kalau sudah tahu arahnya, saya yakin masyarakat tidak akan seperti ini," tutupnya. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved