Tarif Pass Pelabuhan SBP Tanjungpinang Naik, Ketua DPRD Telepon GM Pelindo

“Kita lihat saja terminal domestik, toilet juga kotor, halaman parkir tidak dibenahi secara baik. Belum lagi terminal internasional, eskalator kadang beroperasi kadang tidak, pendingin juga kadang hidup, kadang mati,” kritik Rudy.

Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Kota Tanjungpinang itu juga mengaku sempat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi. Sebab, Pelabuhan Sri Bintan Pura sebagai pelabuhan antarpulau dalam provinsi berada di dalam kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. 

Dari hasil komunikasi tersebut, Rudi akhirnya mengetahui kalau Junaidi juga belum mendapat informasi seputar rencana kenaikan tarif pas masuk itu. Ketika dikonfirmasi Tribun Batam, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri itu justru tidak memberikan jawaban apa pun.

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto juga memberikan perhatian khusus terhadap informasi seputar rencana kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang ini. 

Dia mengatakan, rencana kenaikan tarif pas masuk itu sudah berlangsung cukup lama, sekitar lima tahun lalu sejak H Lis Darmansyah menjabat Wali Kota Tanjungpinang.

“Waktu itu Komisi II dan Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang sempat turun inspeksi mendadak. Kami minta Pelindo membenahi fasilitas-fasilitas penunjang pelabuhan,” terang Agus.

Nah, polemik seputar rencana kenaikan tarif pas masuk yang kembali mencuat belakang ini membuat Agus mengambil langkah untuk menggelar rapat dengan pendapat dengan Pelindo. 

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang itu bahkan sudah langsung berkomunikasi dengan General Manager PT Pelindo Cabang Tanjungpinang untuk membahas jadwal rapat dengar pendapat tersebut.

“Saya tadi sudah langsung telepon Pak Tonny, GM Pelindo. Saya minta rapat dengar pendapat dan beliau juga sudah bersedia. Saya berencana menggelar rapat dengar pendapat itu dalam waktu dekat,” terang Agus.

Menurut Agus, pihaknya akan meminta Pelindo melaporkan apa saja fasilitas-fasilitas yang sudah dibenahi selama ini. Nah, dari fasilitas-fasilitas tersebut baru dievaluasi apakah sudah layak Pelindo menaikkan tarif pas masuk pelabuhan.

“Jadi kita tidak hanya sekadar menolak tanpa alasan yang yang jelas. Kita juga harus mendengar penjelasan dari Pelindo agar bisa mengambil sikap secara bijak,” tegas Ketua DPRD Kota Tanjungpinang itu.

Sebagai pejabat yang pernah mengalami langsung rencana Pelindo menaikkan tarif pas masuk dan reaksi penolakan masyarakat, Lis Darmansyah sempat dikonfirmasi oleh Tribun Batam. 

Namun, Lis belum ingin berkomentar soal polemuk tersebut. Dia lebih menganjurkan untuk dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal.

“Tanya penjabat dulu lah. Tak enak kalau saya komentar sekarang,” jawab Wali Kota Tanjungpinang terpilih itu. 

Rencana Kenaikan Tarif