Kuasa Hukum KPU Batam Bantah Dalil Pemohon Langgar TSM di Sidang Sengketa Pilkada Hari Ini

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Senin (20/1/2025). 

Sidang sengketa Pilkada Batam 2024 tersebut terdaftar dengan nomor perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait hasil Pilkada Batam.

Ketua KPU Batam, Mawardi, mengonfirmasi bahwa sidang hari ini berlangsung sesuai jadwal. 

"Sesuai jadwal pukul 8 pagi tadi. On time ya," ujar Mawardi saat dihubungi Tribun Batam.

Baca juga: Jadwal Sidang Sengketa Pilkada Batam 2024, Hari Ini KPU Sampaikan Jawaban Gugatan

Agenda sidang hari ini yakni mendengarkan jawaban dari pihak termohon--KPU Batam, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari para pihak. 

Dikutip dari laman MKRI, sidang digelar di Panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra, bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. 

Kuasa hukum KPU Batam, Anjar Nawar Yusky Eko Prasetyo, membantah tuduhan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilkada Batam. 

Arya mengatakan, bahwa dalil pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam kontestasi Pilwako Batam tidak jelas (obscuur). 

Hal ini karena pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM di seluruh kecamatan di Kota Batam. Namun dalam petitumnya, pemohon hanya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 kecamatan. 

Terlebih, Arya menuturkan bahwa pemohon tidak menyebutkan secara jelas terkait pelanggaran TSM tersebut terjadi di TPS mana.

"Permohonan pemohon semakin rancu dan tidak jelas karena tidak menguraikan kenapa terhadap sebagian TPS atau sejumlah 1.436 TPS saja yang harus dilakukan pemungutan suara ulang? Padahal jelas menurut Pasal 135 A ayat (1) UU Pilkada yang dimaksud masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian," ujar Arya.

Kemudian, Arya juga menjelaskan terkait dalil pemohon berkenaan dengan pelanggaran TSM dalam bentuk keberpihakan / ketidaknetralan aparat pemerintah yang pada pokoknya, menurut Arya, termohon bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Batam.

Faktanya, Bawaslu Batam tidak pernah menerbitkan rekomendasi atau putusan berkenaan dengan dalil pemohon tersebut.

"Sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara hingga diterbitkannya Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam 2024, tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon," paparnya.

Baca juga: KPU Batam Tunggu Hasil Proses Sidang PHPU di MK Sebelum Penetapan Walikota Terpilih