Dampak Efisiensi Anggaran, Kepala BKN Zudan Arif Atur Waktu Kerja Pegawai, 2 Hari Boleh Dimana Saja

Di lain kesempatan, ada ragam pendapat ASN BKN terkait instruksi efisiensi ini. 

Seperti dari Deri Yusuf, Analis SDMA Ahli Pertama yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran bisa jadi langkah yang cermat dan terukur untuk mendukung tercapainya suatu tujuan besar dengan mengurangi pos-pos pengeluaran yang tidak diperlukan. 

Selain itu, efisiensi anggaran bisa menjadi refleksi atau cermin bagi sebuah instansi, sejauh mana mereka dapat atau telah melakukan pemanfaatan/utilisasi sumber daya/resources yang mereka punya.  

Pendapat lain dari Analis SDMA Ahli Madya, Chusumaningrum yang berkantor di Gedung 2 BKN Pusat.

Ia berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan momentum bagi ASN untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan. 

“Inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang ada dan memastikan bahwa pelayanan kepegawaian di BKN tetap dapat terpenuhi dengan cara yang lebih efisien,” ungkapnya. 

Berikut 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan BKN terkait efisiensi anggaran, di antaranya:  

1. Peniadaan jam kerja fleksibel; 

2. Pemberlakuan skema  kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 (dua) hari dan bekerja di kantor selama 3 (tiga) hari; - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

3. Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret; 

4. Pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri; 

5. Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring;  

6. Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi; 

7. Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan;  

8. Penggunaan anggaran yang efektif;  

9. Mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ke 3 dengan tetap menjaga good governance;  

10. Kantor Regional agar memastikan Konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja. (TribunBatam.id/*)

Sumber: bkn.go.id

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News